SELATPANJANG (HR)–Upaya Pemkab Meranti agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pulau-pulau terluar di daerah ini mendapat respons positif.
Dari hasil rakor tersebut diperoleh program pembangunan, dimana Meranti sebagai daerah perbatasan dan masuk dalam pulau terluar lewat APBN 2016 akan menerima kucuran dana pembangunan sebesar Rp40 miliar.
Dan itu nantinya untuk pembangunan infrastruktur yang sangat di perlukan di beberapa kecamatan di Kepulauan Meranti yang memang kondisinya masih sangat tertinggal.
Dari rakor itu juga diketahui, tim Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mengunjungi empat kecamatan pada dua pulau terluar di Kepulauan Meranti itu.
Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pulau Merbau, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Rangsang. Tim akan meninjau desa-desa untuk dinilai sebagai daerah prioritas dalam program pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan dan pulau terluar yang saat ini gencar dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa.
Tim Dirjen yang melakukan kunjungan ini merupakan peserta Rapat Koordinasi (Rakor) dan Singkronisasi Daerah Perbatasan yang berlangsung di Ballroom Afifa Selatpanjang sejak Selasa malam (6/10) lalu.
Rakor itu sendiri dibuka oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Suprayoga Hadi dan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Meranti Edy Kusdarwanto, Ketua DPRD Fauzi Hasan dan Kepala Badan Perbatasan Provinsi Riau Ramli SE.
Sedangkan peserta Rakor sekitar 50 orang dari berbagai kementerian dan lembaga di pusat. Ditambah instansi terkait di Kepulauan Meranti, camat serta perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna yang juga ditetapkan sebagai daerah terluar.
“Prioritas kita terhadap daerah terluar seperti Meranti itu tidak ingin lagi disebut daerah terbelakang tetapi etalase atau gerbang depan Indonesia. Meranti ini sangat tepat sekali sebagai gerbang karena langsung berhadapan dengan negara tetangga. Kalau Anambas dan Natuna jaraknya agak jauh dengan negara tetangga. Namun tiga daerah ini sama-sama ditetapkan sebagai daerah perbatasan dan pulau terluar,” ujar Suprayoga Hadi saat memberikan sambutan kemarin malam.
Menurutnya, Kementerian Desa sudah menggelontorkan dana dalam bentuk program pembangunan bernilai sekitar Rp24,2 miliar ke Meranti pada tahun anggaran 2015. Dana itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), jalan, dan air bersih.Bahkan dari tiga daerah ini Meranti yang mendapatkan alokasi paling besar.
Diperkirakan dana yang digelontor untuk Kepulauan Meranti tahun depan lebih besar lagi. Informasi dari Badan Perbatasan Kepulauan Meranti, program APBN Tahun 2016 untuk daerah perbatasan dan pulau terluar di Kepulauan Meranti mencapai sekira Rp40 miliar.
“Prioritas kita adalah pengembangan infrastruktur, energi, air bersih, komunikasi, pendidikan dan kesehatan. Ada sekitar 17 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan daerah perbatasan ini,” jelas Dirjen Suprayoga.
Integrasi dan Sinkronisasi
Sementara itu Pj Bupati Edy Kusdarwanto mengucapkan terimakasih atas pilihan menggelar Rakor di Meranti. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertama kalinya digelar oleh kementerian dari pusat di Meranti.
“Kita harapkan rakor ini melahirkan koordinasi, singkronisasi, integrasi dan simplifikasi pembangunan daerah terluar.Terlebih kita akan menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA),” ungkap dia.
Menurutnya saat ini kondisi pembangunan di daerah perbatasan masih jauh tertinggal jika dibandingkan Johor Malaysia dan Singapura yang berada di depan mata. Bahkan bagi masyarakat perbatasan yang banyak menggantungkan hidup dengan bekerja di negeri jiran, muncul istilah garuda di dadaku,tapi ringgit di perutku.
Sedangkan Kepala Badan Perbatasan Provinsi Riau Ramli mengungkapkan di Riau terdapat tiga daerah perbatasan yakni Meranti, Bengkalis dan Rokan Hilir. Sebagian besar desa-desa di daerah perbatasan itu masih dalam kondisi tertinggal dan terisolir.
Sebelumnya Kasubdit Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah I Pratomo Budi Santyo memaparkan bahwa rakor tersebut digelar untuk membahas ragam problema di wilayah perbatasan. “Harus ada komitmen bersama mulai pemerintah pusat, daerah, lembaga non pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengembangkan daerah perbatasan itu. Karena itu perlu singkronisasi dan sinergitas program,”sebutnya.(adv hms)