TEMBILAHAN (HR) - Menyikapi masih banyak terdapat sekolah di daerah pedesaan yang minim guru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meminta pemerintah daerah melakukan pemerataan guru hingga ke pelosok desa.
Hal ini ditekankan Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Herwanissitas, agar generasi penerus bangsa yang berada jauh dari pusat ibukota kabupaten dan kecamatan, mendapat kualitas pendidikan setara.
“Pada dasar jumlah guru yang bertugas di Inhil cukup. Hanya saja sebagian besar mereka terkonsentrasi di ibukota Kabupaten dan kecamatan saja. Sehingga sekolah-sekolah yang berada di pelosok pedesaaan jadi kekurangan guru,” terangnya ketika dihubungi, Selasa (29/9).
Dikatakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, langkah tersebut akan berjalan maksimal, jika kebijakan pemerataan guru dibuat langsung dari Bupati Inhil HM Wardan. "Langkah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang Kadis, tapi harus langsung Bupati yang mengambil kebijakan untuk pemerataan guru ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus mempersiapkan diri dalam rangka penerapan kurikulum 2013, setelah sebagaian besar sekolah di Inhil kembali mengacu pada kurikulum 2006. Salah satunya dengan mempersiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.
"Hanya ada beberapa sekolah saja yang menjadi percontohan kurikulum 2013. Maka dari itu kenapa kita mengusulkan hal tersebut, agar nantinya guru-guru disini siap ketika diberlakukannya kurikulum 2013 secara nasional,” ungkapnya. (ags)