Diantara pekerjaan rumah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang belum tuntas adalah masalah penyebaran guru yang tidak merata.
Hal itu dikemukakan anggota DPRD Kampar dari Fraksi Nasdem Plus H M Kasru Syam. Menurutnya, saat ini banyak sekolah-sekolah di daerah terpencil kekurangan tenaga guru, terutama guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
"Di daerah kota jumlah guru berlebih dari kebutuhan, sementara di kecamatan-kecamatan pinggiran keluhan mereka selalu kekurangan guru," beber Kasru.
Pria yang berasal dari Desa Merangin, Kuok mengungkapkan, banyak sekolah di Kabupaten Kampar hanya mengandalkan tenaga guru dari komite sekolah yang gajinya dibiayai komite sekolah. Gaji yang diterima guru komite jauh dari kata layak, antara Rp250.000 sampai Rp500.000.
Di beberapa sekolah, Kasru mengungkapkan, guru yang berstatus PNS hanya 25 sampai 30 persen, sisanya guru honor daerah yang disebut tenaga harian lepas dan guru komite sekolah.
Kekurangan guru bisa ditemui mudah di beberapa desa terilosir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dan beberapa desa terisolir lainnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan, sebab akan membuat mutu SDM di pedesaan tetap rendah. Kekurangan guru membuat anak didik menjadi rendah dan belajar tidak efektif.
Untuk itu, Dinas P dan K harus jujur dan berani melaksanaan pemerataan guru. Karena ini berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kekurangan guru dan hanya mengandalkan guru komite dan kontrak daerah dianggap tidak efektif.
"Rasio sekarang per lokal, misalnya lokal enam jumlah gurunya sembilan, namun di beberapa daerah guru sampai belasan dan puluhan orang," ungkapnya.
Kebijakan pemerataan guru perlu sikap tegas SKPD terkait. Penumpukan guru di beberapa sekolah disebabkan longgarnya sistem yang ada, sehingga guru seenaknya minta pindah dari daerah terisolir ke daerah kota. "Hal ini jangan sampai terjadi, sistemnya perlu dibenahi," pungkas Kasru. (hir)