PEKANBARU (HR)-Bila tidak ada aral melintang, Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Riau pada Jumat (25/9) pekan ini.
Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu untuk meninjau langsung kondisi asap sekaligus penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimpa Riau.
Sejauh ini, seluruh persiapan berikut jadwal kunjungan Presiden Jokowi sudah disusun Protokoler Presiden dan Paspampres, berkoordinasi dengan Pemprov Riau
serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Riau.
Menurut Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, dari pihak Pemprov telah menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut Presiden.
Dlam beberapa hari ini, pihaknya telah mengadakan rapat bersama Danrem dan Kapolda serta Danlanud, dalam rangka persiapan menyambut kedatangan Presiden RI.
"Dari sisi keamanan, Danrem dan timnya telah melakukan rapat, begitu juga dengan kita. Baik jadwal, acaranya, tempat-tempat yang akan dikunjungi telah dipersiapkan," ujar Plt Gubri, Senin (21/9), di Posko Karhuta Lanud Roesmin Nurjahdin.
Dijelaskan Plt Gubri, pihaknya telah menyiapkan dua alternatif dalam penyusunan jadwal kedatangan Presiden Joko Widodo. Rencananya, jadwal tersebut akan disusun bersama Protokoler Presiden dan dan Paspampres, hari ini (Selasa, 22/9).
"Ada dua alternatif, kalau yang satu diterima atau ada perubahan dari Paspampres tentu kita menyesuaikan," jelas Plt Gubri.
Ditambahkannya, Presiden dijadwalkan akan mendarat dengan menggunakan pesawat Kepresidenan di Lanud Roemin Nurjahdin, pada Jumat sekitar pukul 09.40 WIB.
Usai penyambutan, Presiden langsung ke Posko Karhuta untuk mendapat laporan terkait penanganan kabut asap di Riau.
"Setelah mendengarkan laporan beliau dijadwalkan akan meninjau belas kebakaran lahan di Rimbo Panjang, Kampar.
Dan dilanjutkan ke Desa Tambang, untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan berdialog," ungkapnya.
Setelah berdialog dengan masyarakat, di Desa Tambang, Presiden kembali ke Pekanbaru untuk melaksanakan salat Jumat.
Selanjutnya, Presidn langsung mengunjungi sejumlah posko kesehatan yang ada di Pekanbaru.
"Selanjutnya, Presiden akan beristirahat dan makan di ruang VIP Bandara SSK II Pekanbaru sebelumnya akhirnya kembali ke Jakarta. Tapi ini jadwalnya belum pasti, besoklah mungkin pastinya akan dirapatkan bersama Protokol dan Paspampres," tambah Plt.
Sementara itu, Danrem 031/WB, Brigjend TNI Nurendi, mengatakan, TNI telah menyiapkan standar dalam menyambut pemimpin yang datang ke Riau.
"Insya Allah jadi, tapi tanggal masih belum pasti karena bisa saja berubah-rubah. Kita sudah siapkan untuk menyambut pimpinan. Presiden Lebaran di Kalimantan," ujarnya.
Dikatakan Jendral bintang satu ini, tim ekspan Kepresidenan akan datang hari ini, Untuk melihat kesiapan wilayah untuk menghadapi pimpinan dalam kunjungan ke Riau.
Kolaborasi multipihak
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi, dalam rilisnya yang diterima redaksi kemarin, meminta pemerintah memberi kesempatan kepada perusahaan yang diduga telah lalai menjaga konsesinya untuk menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
"Perusahaan memiliki SOP serta kebijakan dalam pencegahan kebakaran lahan. Kami meminta pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah yang telah dilakukan perusahaan," kata Purwadi.
Dia juga menekankan pentingnya revisi UU No 32 Tahun 2009. Dia juga menyarankan agar ketentuan hukum di bawahnya, seperti perda, yang masih membolehkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara dibakar ikut direvisi.
APHI juga akan fokus pada upaya pemberdayaan masyakarat untuk mengubah perilaku melalui inisiatif kolaboratif multi pihak.
"Program ' Fire Free Village Program' diinisasi anggota APHI yang mengkampanyekan program Desa Bebas Api di Riau akan terus dikembangkan secara luas. Program ini melibatkan Pemerintah Daerah Riau, Bupati, Kepala Desa, Kepolisian, TNI, BPBD, LSM lokal dan komponen masyarakat lainnya.
Ini menunjukkan upaya nyata perusahaan untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan dengan pelibatan berbagai komponen," tegas Purwadi.
Menurutnya, anggota APHI selalu mengalami kerugian setiap kali ada kebakaran yang terjadi di wilayah kerjanya.
Sebab harus kehilangan aset tanaman dan harus mengeluarkan biaya penanaman ulang. “Sudah rugi, kami juga masih harus menghadapi tuduhan negatif,” katanya.
Yang terpenting, kata Purwadi, adalah kolaborasi berbagai pihak untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, karena masalah ini tidak akan mungkin ditangani sendiri-sendiri. (nur, mel, rls)