JAKARTA (HR)-Presiden Joko Widodo diminta meniru strategi dan langkah yang telah ditempuh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera, khususnya Riau. Pasalnya, penanganan karhutla saat ini dinilai berjalan lambat dibanding saat era SBY memerintah.
"Melalui teman-teman di fraksi, penanganan saat ini cukup terlambat. Kami konkret akan terus mengawasi agar penyelesaian ini cepat dan tak terlalu lama," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono,saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Minggu (6/9).
Ibas, demikian panggilan akrabnya, menilai, pemerintah saat ini terlalu fokus pada masalah yang lain.Jokowi Sedangkan kasus kabut asap terabaikan. "Bukan berarti isu-isu lain tak penting, tapi kalau ada di depan mata, harus segera selesaikan," tegasnya.
Sedangkan Wakil Ketua Umum DPP PD, Syarief Hasan mengatakan, SBY sudah perpengalaman dalam mengatasi masalah asap selama 10 tahun menjabat Presiden RI. Apalagi, kebakaran saat ini bukan hal yang baru. Sebab sebelumnya juga pernah terjadi.
"Pada saat itu, Alhamdulillah kader Partai Demokrat dalam hal ini SBY dapat mengatasi langsung (Karhutla, red), kongkrit," ujarnya.
Kebakaran hutan yang menyebabkan asap, diakuinya bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya soal ekonomi, tapi juga berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan dan lingkungan. "Partai Demokrat mengingatkan pemerintah turun tangan secara langsung menangani asap ini," tambahnya.
Menurut dia, saat ini belum ada koordinasi yang baik. Walau diakuinya, baik BNPB maupun pemerintah daerah, sudah melakukan banyak hal. Namun, berkaca pada pemerintahan Presiden SBY, di mana Syarief juga menjabat menteri, pemerintah pusat melalui instruksi-instruksi presiden, bisa menangani peristiwa ini dengan cepat. "Kalau tidak mau ditiru ya lakukan action plan dengan cepat, dengan cara yang berbeda," ujarnya lagi.
Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin menambahkan, persoalan kabut asap ini memang tak lepas dari gejala alam. Namun Amir menambahkan, cara pemerintah sebelumnya dalam menangani masalah ini, sebaiknya bisa diikuti.
"Partai Demokrat sebenarnya ingin mengharapkan apa yang sudah dilakukan (pemerintah sebelumnya) secara baik agar dilanjutkan dan tentunya tidak bisa segala sesuatunya dibuat tenang saja," ucap Amir.
Amir juga mengharapkan bila penanganan kabut asap ini memerlukan waktu, pemerintah harus memberi penjelasan kepada masyarakat. "Kalau memang penanganannya memerlukan waktu tentunya harus dijelaskan kepada masyarakat," tutupnya.
SBY Datang, Riau Terang Dari catatan Haluan Riau, mantan Presiden RI SBY langsung datang ke Riau pada Maret 2014 lalu, untuk penanganan karhutla. Ketika itu, SBY yang berkunjung ke Riau selama dua hari, langsung memanggil seluruh pihak terkait, baik pusat, provinsi, hingga kabupaten, untuk penanganan karhutla yang terjadi saat itu.
Ketika itu, operasi penanganan Karhutla di Bumi Lancang Kuning, langsung dilakukan secara menyeluruh di bawah koordinasi SBY. Hasilnya, dalam beberapa hari, kabut asap yang ketika itu menyelimuti Riau, banyak berkurang dan langit Bumi Lancang Kuning pun terang.
Ketika itu, SBY juga menyentil proses penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla, yang dinilai tidak setimpal. sehingga tidak memberikan efek jera. Karena itu, Presiden SBY menekankan, para pelaku Karhutla harus diberi hukuman yang berat, karena perbuatan mereka dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Saya tidak suka kalau ada yang mengatakan ini kebakaran lahan ini alam semata, cuaca ekstrim dan lahan gambut yang mudah terbakar. Saya tidak percaya. Ada provinsi yang sama dengan lahan yang sama, tapi kondisinya tidak sama seperti yang terjadi di Riau," tegas SBY ketika itu.
Tidak sekedar memberi peringatan, SBY juga langsung mengkoordinir operasi karhutla di Riau, yang melibatkan semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, masyarakat dan perusahaan. Saat itu empat batalyon TNI diturunkan ke Riau.
Cabut Izin Dari Sumatera Selatan, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak segan-segan mencabut izin perusahaan hutan bila terbukti terlibat dalam Karhutla di Sumatera. Menurut Jokowi, perusahaan harus mengemban tanggung jawab memelihara hutan dan lahan.
"Sudah saya sampaikan ke Kemenhut, kalau iya (lalai), cabut...cabut," ujar Presiden Jokowi di Dusun Garonggang, Kabupaten OKI, Sumsel, Minggu kemarin.
Tidak hanya itu, Jokowi akan memidana perusahaan yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan. Jokowi memerintahkan Kapolri untuk melakukan investigasi. "Saya perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan yang tidak mematuhi," tegas Jokowi
Menurut Jokowi perusahaan yang memiliki kepentingan di hutan harus bertanggung jawab menjaga hutannya.
"Karena mereka sebetulnya juga harus bertanggung jawab terhadap kanan kirinya, terhadap hak yang sudah kita berikan kepada mereka," ungkapnya.