BENGKALIS (HR)-Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang 'diimpor’ pada masa Bupati Bengkalis periode 2010-2015, H Herliyan Saleh disebut-sebut akan eksodus ke daerah lain. Kabar menyebutkan, mereka telah mengajukan pindah kepada Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie.
Adapun nama-nama pejabat yang disebut-sebut tersebut diantaranya Kepala Bappeda H Jondi Indra Bustian yang mengajukan pindah ke Pekanbaru. Kemudian Kadis Pasar dan Kebersihan H Indra Gunawan, Kadis Kesehatan H Moh Sukri, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Muh Amin dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Erinasrizal yang mengajukan pindah ke Pemko Dumai.
Di luar nama-nama tersebut, nama PTP lain yang diisukan juga sudah mengajukan permohonan pindah meskipun belum diketahui ke daerah mana, diantaranya Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renaldi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sopyan Hadi. Bahkan nama Kadis PU HM Nasir pun juga disebut-sebut mohon pindah walau tak ‘seheboh’ nama-nama lainnya.
''Berita dan isu itu sama sekali tidak benar. Saya sudah tanyakan langsung ke Pj Bupati Bengkalis. Setakat ini, selain Purwanto (Kabid Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan) yang memang sudah mengajukan pindah sebelum jabatan Bupati Herliyan Saleh berakhir pada 5 Agustus 2015 lalu. Yang lain tidak ada,'' tegas Kepala Bagian Humas Johansyah Syafri, Selasa pagi (1/9).
Meskipun tak mau menyebut namanya, imbuh Johan, dia juga sempat menanyakan dan mendengar langsung dari beberapa PTP yang bersangkutan yang diberitakan dan diisukan minta pindah tersebut.
''Semua mengatakan terkejut dan tak tahu dari mana sumber informasi itu,'' papar Johan.
Sebagaimana pernah disampaikan Pj Pj Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie usai pengukuhan Paskibra, Sabtu (15/8) lalu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bengkalis untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu seperti itu. Tetap bekerja dan bekerja. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas dan bekerja tuntas serta terus meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris BAK-Lipun Wan Sabri mengatakan sangat menyayangkan adanya PTP yang ‘diimpor’ yang mulai mengajukan pindah, karena mereka mulai khawatir tidak akan dipakai lagi oleh Bupati Bengkalis terpilih pada Pilkada serentak 2015.
Wan Sabri minta kepada Pj Bupati Bengkalis untuk tidak memberikan izin bagi PTP-PTP tersebut untuk pindah. Alasannya, karena masih ada tanggung jawab mereka dalam membahas terhadap APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan) 2015 dan APBD 2016.
"Kita minta Pj Bupati Bengkalis untuk tidak menandatangani pengajuan pindah pejabat impor ini, karena masih ada tanggung jawab mereka dalam membahas APBD-P dan APBD untuk 2016 nanti," tegas Wan Sabri, Kamis (28/8).***