PEKANBARU, HALUAN—Pemerintah Provinsi Riau, segera akan melakukan pendataan terhadap 1300 desa tertinggal, yang ada di Provinsi Riau. Hal itu menyusul adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp1,4 miliar.
Kepala BPM Bangdes Provinsi Riau, Daswanto mengatakan, pengalokasian dana itu merupakan kebijakan Presiden Jokowi yang disampaikan kepada Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, saat berkunjung ke Riau dua hari lalu.
“Anggaran itu, akan dialokasikan dalam APBN Perubahan tahun 2015. Jadi, setiap desa rencananya akan dianggarkan Rp1,4 miliar,” terangnya.
Dijelaskan Daswanto, berdasarkan data yang ditemukan Bappenas RI, ternyata ada sekitar 1.300 lebih desa tertinggal di Riau. Data itulah, yang akan digunakan dalam pengalokasian bantuan bagi desa tertinggal itu. Dan data tersebut memang lebih banyak dengan data yang ada di Provinsi Riau. Namun untuk mendapatkan anggaran bagi seluruj desa Pemprov Riau tetap memakai data dari Bappenas.
“Karena salah satu kategori desa tertinggal itu adalah, swadaya. Ternyata, di Riau yang paling banyak itu adalah Desa Swadaya. Untuk itulah kita memakai data dari Bappenas saja, dan lebih banyak desa yang mendapat bantuan,” jelasnya.
Untuk itu lanjutnya, Pemprov Riau melalui BPM Bangdes akan menginventarisir kembali desa-desa tertinggal yang akan diusulkan mendapatkan bantuan pemerintah pusat itu. “Kita sedang coba menyusunnya saat ini, dan mencocokkan datanya,” tambahnya.
Dengan demikian, jika pemerintah pusat jadi mengalokasikan dana sebesar Rp1,4 miliar perdesa. Maka dana yang bergulir setiap tahunnya untuk daerah Riau mencapai Rp14 triliun.(hr)