BOGOR (HR)-Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Riau diperintahkan Presiden Joko Widodo membangun sekat kanal di kawasan gambut. Sekat kanal itu bertujuan mencegah pengeringan lahan gambut yang akhirnya berujung pada terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sayangnya, menjelang puncak Elnino pada September-Oktober tahun ini, sekat kanal itu tak kunjung direalisasikan.
Ilmuwan Center for International Forestry Research (CIFOR), Hery Purnomo mengatakan, pembangunan sekat kanal didanai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rp15 miliar. Namun dana siap pakai itu tak kunjung digunakan hingga saat ini dan terkesan dipersulit oleh Pemda.
"Pemda enggan mencegah kebakaran hutan sebab pelakunya adalah kawan-kawan mereka sendiri. Ini tragedi di negara ini. Meski presiden sudah menginstruksikan langsung progam seribu sekat kanal sejak 2014," kata Hery dalam sebuah diskusi di Bogor, Sabtu (29/8) lalu.
Proyek
Menurut Guru Besar IPB ini, pihaknya pernah mencoba bertemu dengan beberapa kepala dinas perkebunan kabupaten/kota di Riau. Hal itu disebabkan instansi tersebut tak kunjung membangun sekat kanal seperti yang diperintah presiden. Akbiatnya, miliaran rupiah uang menganggur di BNPB daerah.
CIFOR mendata kerugian yang muncul pada peristiwa kebakaran hutan di Riau setiap tahunnya rata-rata mencapai Rp20 triliun. Hery memperkirakan, tahun ini kerugian akan jauh lebih besar. Sebab kebakaran dan pembakaran hutan terjadi di tengah puncak Elnino.
"Jika Riau biasanya kehilangan Rp20 triliun, maka sekarang bisa dua kali lipat, hingga Rp40 triliun," katanya.
Hery mengakui kompleksitas jaringan pembakar hutan dan lahan di Riau sangat tinggi. Padahal, Riau menjadi etalase dunia internasional dan selalu menjadi sorotan dunia dalam kasus Karhutla. Jaringan yang terlibat di dalamnya sudah terorganisasi dan sangat besar.
Data CIFOR menunjukkan Riau memiliki 8,9 juta hektare kawasan hutan. Sebanyak 1,6 juta hektare diperuntukkan sebagai areal penggunaan lain (APL) yang biasanya untuk perkebunan. Fakta di lapangan menunjukkan luas kebun kelapa sawit di Riau mencapai 2,5 juta hektare yang berarti hampir satu juta hektare lahan sawit di Riau berada di kawasan hutan.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan pihaknya telah berkali-kali mendorong Pemda untuk membangun sekat kanal. Ada sekitar 17 kecamatan dan enam kabupaten di Riau yang masuk ke dalam zona merah atau kekeringan parah.
"Harusnya sudah sejak 1 Juni dilaksanakan, tapi Pemda tidak mau. Saya sudah marah-marah sama pejabat terasnya agar segera bangun sekat kanal," ujar Siti. (rep, ral, sis)