DUMAI (HR)- Pemko Dumai melelang sebanyak 25 paket proyek Rp17,277 miliar dari total Rp46,992 miliar secara elektronik.
Disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemko Dumai, Fauzi Efrizal kepada sejumlah awak media bahwa sistem pelelangan proyek pemerintah ini dilaksanakan oleh panitia layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE).
"Totalnya 35 paket yang akan dilelang, panitia LPSE telah menyelesaikan proses tender 25 kegiatan atau sekitar 65,79 persen. Diiharapkan bisa terlaksana dengan baik dalam rangka mensukseskan program pembangunan pemerintah daerah," katanya, Sabtu akhir pekan lalu.
Menurut Fauzi, panitia LPSE yang dibagi dalam empat kelompok kerja ini masih melakukan proses pelelangan sejumlah sisa kegiatan yang belum selesai ditender. Di samping itu, masih ada sejumlah paket kegiatan yang belum masuk dari satuan kerja perangkat daerah ke kelompok kerja unit layanan pengadaan Pemkot Dumai.
"Pelaksanaan lelang akan dikebut agar tuntas tepat waktu hingga akhir tahun oleh panitia empat kelompok kerja, yaitu konstruksi 1, konstruksi 2, pengadaan dan konsultan. Mudah-mudahan seluruh proyek lelang pemerintah bisa tuntas tepat waktu," ujarnya.
Dijelaskannya, saat itu Pemko Dumai sempat menunda proses pelelangan proyek fisik pembangunan karena harus menyesuaikan anggaran yang mengalami penurunan dampak berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
"Sehingga harus dilakukan penyusunan ulang anggaran di semua satuan kerja dan hanya diprioritaskan untuk kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dan mendesak. Langkah ini diambil pemerintah untuk menyesuaikan apa yang diharapkan masyarakat," katanya.
Diketahui, pada 2014 lalu, kata dia, kegiatan pembangunan dan pengadaan yang dilelang oleh Pemko Dumai sebanyak 228 paket dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp283 miliar.
Sebelumnya, Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus mengaku optimistis seluruh program kegiatan pembangunan fisik bisa terlaksana baik dan rampung total hingga akhir tahun.
Ia meminta, seluruh satuan kerja dan panitia lelang untuk segera menyelesaikan proses tender supaya serapan anggaran bisa maksimal dan pembangunan berjalan sesuai harapan. "Seluruh kegiatan fisik yang sudah direncanakan diharapkan bisa dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku demi kemajuan pembangunan daerah," tutupnya.***