Upaya membangun jalan komunikasi itu dilakukan dalam wadah silahturahmi dan ekspose usulan program dan kegiatan Pemkab Inhil tahun 2016 dengan anggota DPR RI dan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Wardan juga menjelaskan program yang telah dilakukan Pemkab Inhil dalam percepatan pembangunan daerah di Negeri Seribu Parit tersebut.
Meski sudah mulai menampakkan hasil, namum belum maksimal karena keterbatasan anggaran mengingat cost pembangunan di Inhil cukup tinggi.
Karena itu, Wardan juga menyampaikan harapannya agar para anggota DPR RI dan DPD RI asal Riau bisa mendukung program yang sedang dan akan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Tahun 2016 mendatang, kami memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, listrik, rusunawa, sumber daya air, perkebunan, kesehatan, pertanian, peternakan hingga transportasi laut seperti pelabuhan. Kami memerlukan semua itu, dan itu tak cukup dengan anggaran APBD saja, tapi juga perlu dukungan dari pemerintah Pusat melalui APBN,'' ungkapnya, Jumat (28/8).
Sementara itu, anggota DPD RI Abdul Gafar Usman, menyambut baik dan mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait rencana dan usulan program perioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah Pusat.
"Saya atas nama pribadi dan atas nama DPD RI merasa senang, karena Pemkab dan masyarakat Inhil khususnya mau mengadu kepada kami terkait kepentingan daerah dan masyarakat. Kami ini mewakili daerah dan dipercaya bapak-bapak, artinya kami senang dibebani dengan tugas-tugas yang diminta kepada kami untuk diperjuangkan di Pusat,'' ujar Gafar Usman.
Pada acara itu juga hadir anggota DPR RI dari Provinsi Riau, Idris Laena, Muhamad Nasir, Lukman Edy, Effendi Sianipar dan Marsiaman Saragih. Guna memuluskan usulan program prioritas pembangunan di wilayah kabupaten Inhil, Gafar meminta Pemkab terus melakukan komunikasi secara lisan juga harus dibarengi dengan kelengkapan administrasi dan data otentik yang menjadi landasan dan acuan menindaklanjutinya ke intansi dan lembaga pemerintah di Pusat.
''’Jadi setiap harapan yang disampaikan, penuhi syarat-syarat secara administrasi, lalui prosedurnya, baik komunikasi porsonal, komunikasi struktural dan komunikasi politik,'' terang mantan Kakanwil Depag Riau itu. Gafar berjanji, program dan usulan prioritas dari Pemkab dan masyarakat Inhil itu akan ditindaklanjuti melalui lembaga DPD, dan akan mengkomunikasi dengan DPR RI dan intansi terkait lainnya di Pusat. (adv/humas)