SELATPANJANG (HR) - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Kepulauan Meranti hingga Triwulan ke II Agustus 2015, masih di bawah target. Yakni baru mencapai 47,02 persen.
Adanya rasionalisasi anggaran diyakini menjadi penyebab tidak tercapainya target dari SKPD sebagaimana diharapkan.
Sekda Kepulauan Meranti, Iqaruddin kepada Haluan Riau di Selatpanjang Jumat kemarin mengakui, memasuki triwulan ke dua tahun ini, dari 37 SKPD, realisasi fisik dan keuangan cukup terpengaruh dengan adanya rasionalisasi anggaran. Ini berdasarkan laporan SPJ yang masuk.
"Harusnya sudah mencapai 64,58 persen, dari besaran APBD murni tahun 2015 sebesar Rp1.667.125.100.000," ungkapnya.
Meski realisasi APBD di bawah target, Sekda memiliki alasan. Ia mengatakan, jika rasionalisasi terhadap anggaran dimasukkan, maka realisasi APBD pada anggaran perubahan justru akan melebihi target.
Serapan anggaran sampai Agustus ini masih 47,02 persen. Artinya, kita harus menyerap di sisa tahun anggaran yakni pada pelaksanaan anggaran perubahan ini," ujarnya lagi.
Meski gamblang memaparkan secara umum realisasi fisik dan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti, Iqaruddin tak mau mengungkap SKPD mana yang realisasinya agak melorot di bawah target.
Alasannya, beberapa SKPD masih melakukan penghitungan ulang atas rasionalisasi anggaran sekaligus rasionalisasi program. Penghitungan rasionaisasi tersebut sedikit banyak juga menyita energy dan waktu. Sebab memang program yang sebelumnya sudah dirancang bahkan sebagian dari program tersebut sudah dimulai, lalu diubah suaikan lagi dengan anggaran yang tersedia, itu bukan pekerjaan yang mudah.
Ia menjelaskan, rendahnya serapan anggaran juga dikarenakan sikap pejabat yang ekstra hati-hati dalam menjalankan anggaran. Namun bukan karena takut tersandung hukum, melainkan karena harus berhitung dengan potensi defisit yang membayangi anggaran APBD Kepulauan Meranti 2015 hingga mencapai 394 Miliar.
Meskipun begitu, Iqaruddin menilai serapan anggaran Kabupaten Kepulauan Meranti masih tinggi jika dibandingkan daerah lain. Ia juga menjelaskan, rendahnya serapan anggaran yang terjadi akibat kekhawatiran kepala SKPD berhadapan dengan penegak hukum dalam merealisasikan anggaran.
Seperti yang dialami di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dimana, kata dia, Dinas PU kesulitan merealisasikan proyek dengan segera karena terkendala masalah lelang.
Sekda juga mengatakan ada tiga anggaran yang perlu dijaga, dan tidak boleh kurang sesuai yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Yakni 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan 5 persen untuk infrastruktur. (jos)