PEKANBARU (HR)-Masih rendahnya serapan APBD Riau tahun 2015, menjadi sorotan di kalangan DPRD Riau. Buntutnya, wacana mengajukan hak interpelasi (mengajukan pertanyaan, red) kepada Plt Gubernur Riau, saat ini mulai mencuat.
Hal itu diakui Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati. Dikatakannya, wacana untuk mengajukan interpelasi terkait masih minimnya realisasi APBD Riau 2015 tersebut, sudah disampaikannya dalam rapat pimpinan Dewan, awal pekan ini. Menurutnya, interpelasi merupakan sebuah langkah yang masuk akal,
Wacana
jika realisasi APBD Riau 2015 belum kunjung menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. "Saya juga mengimbau rekan-rekan di Dewan untuk berpikir rasional. Ini supaya kondisi Riau tidak lebih terpuruk lagi," ujarnya, Rabu (26/8).
Ia menegaskan, hak interpelasi tesebut bukan bertujuan untuk melemahkan kinerja Plt Gubri. "Sebaliknya, ini merupakan dukungan semangat supaya semua program yang sudah dianggarkan dapat terlaksana," tambahnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau ini menilai, sebenarnya tidak ada alasan bagi Plt Gubri untuk tidak menjalankan APBD, karena APBD sudah disahkan menjadi Perda dan disetujui Menteri Dalam Negeri.
Apalagi, pemerintah pusat juga telah mengingatkan pemerintah daerah yang serapan APBD-nya masih rendah, untuk segera meningkatkan. Karena dengan mempercepat serapan APBD, dinilai akan memperbaiki situasi di tengah ekonomi nasional yang sedang lesu.
Ditambahkannya, jika merujuk data dan hasil LKPj beberapa waktu lalu, pihaknya menilai kinerja Pemprov Riau belum maksimal. "Kita ingin serapan APBD ini dipercepat dan semua program yang telah disetujui bisa berjalan sesuai harapan," ujarnya lagi.
Bantu Perekonomian
Harapan agar serapan APBD Riau bisa dimaksimalkan, juga dilontarkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau, Wijatmoko Rah Trisno. Pihaknya meyakini, percepatan serapan APBD Riau bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian Riau menuju arah yang lebih baik.
Menurutnya, akibat lesunya perekonomian saat ini termasuk riau, membuat pihak perusahaan sulit memprediksi dan mengkalkulasikan arah kebijakan perusahan ke depannya. "Kondisi ini membuat kita tidak hanya mengencangkan ikat pinggang, tapi harus lebih efisien dalam menjalankan usaha. Karena kondisi rupiah yang sudah mencapai Rp14 ribu, itu sudah kritis bagi pengusaha," ujarnya.
Menurutnya, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga tembus diangka Rp 14.065 per hari ini, membuat perusahaan di Riau sudah berada dalam zona kritis. Karena itu pihaknya berharap Pemprov Riau cepat mengimbangi kondisi ini dengan percepatan serapan APBD. "Kalau tidak cepat, kondisi akan semakin memburuk," tambahnya.
Dalam situasi seperti ini, perusahaan di Riau cenderung akan memikirkan bagaimana pengeluaran mereka. Kalau tindakan efisiensi ini juga tidak bisa membuat kondisi kembali normal kemungkinan arah untuk mengambil tindakan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) sangat memungkinkan akan terjadi.
"Pemerintah tidak cukup hanya berbicara kebijakan tapi harus ada real yang dilakukan. Dengan jalannya realisasi anggaran tentunya bisa memberikan lampu hijau bagi kita," sambungnya. (rud, nie)