PANGKALANKERINCI (HR)-Ketua DPD Asiasiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kabupaten Pelalawan, Jufri angkat bicara menyusul kian anjloknya, harga Tanda Buah Sawit beberapa pekan terakhir ini.
Untuk itu dia meminta kepada Pemkab Pelalawan mencarikan solusi yang cepat dan sigap, guna mengatasi persolan serius ini."Kita sangat prihatin dengan harga sawit, beberapa pekan terakhir ini turun drastis. Misalnya, harga di petani Rp500/kg, dan harga pabrik Rp1060, padahal sekarang dolar mencapai Rp14 ribu sebagai tolok ukur harga sawit dan komoditas lainnya," terang Juffri, Senin (24/8).
Menurut penuturan dia, dampak terjun bebasnya harga sawit ini, disebabkan keinginan pemerintah menaikan pajak untuk CPO. Akan tetapi kebijakan itu masih sebatas issu atau rencana dan belum merupakan keputusan final.
Terkait persoalan yang kiat mencekik ekonomi masyarakat, DPD Apkasindo Pelalawan,meminta agar pemerintah memperhatikan hal ini dengan serius. Sebab jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan menamba derita masyarakat.
"Kita tahu, target pemerintahan jokowi mau meningkat kan kesejahteraan masyarakat petani sawit, namun buktinya sampai sekarang masyarakat belum merasakan sama sekali apa yang diprogramkan pemerintah sebelum mereka menjabat," tegas dia.
Apkasindo kata Juffri Pemkab Pelalawan, secepatnya, bisa mengakomedir keluhan masyarakat petani sawit harga anjloknya sudah sangat luar biasa.
"DPD Apkasindo yakin bahwa pemerintah kabupaten Pelalawan, dibawah kepemimpinan H.M Haris yang sekarang ingin melanjutkan pemerintahan, akan mendengar jeritan para petani. Bahkan selama ini bapak HM Haris,cukup aspiratif terhadap kepentingan masyarakat, terutama masyarakat petani,dan kemampuan beliau sudah tidak diragukan lagi untuk melobi baik ditinggkat nasional maupun ditingkat daerah," harapnya.
Terlebih lagi, kata dia, kebijakan pemerintah sekarang ini, baru sebatas wacana, untuk menaikan CPO belum ada ketetapan. Jadi tidak ada salahnya beliau membicara issu tersebut kepada pemerintah pusat ataupun DPR RI.
"Kebijakan pusat yang akan dibuat nyata-nyata membuat masyarakat petani sawit menderita, bukan untuk mensejahterakan masyarakat," tandasnya seraya meminta pemerintah bisa menindak para pengusaha yang sengaja melakukan permainan harga sebelum keputusan pemerintah ditetapkan dan disahkan.(rtc/hai)