PEKANBARU (HR)-Seiring dengan perjalanan waktu, sejumlah anggaran yang diduga siluman dalam APBD Riau 2015, terus terkuak. Tak tanggung-tanggung, hingga kini jumlahnya telah mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, Ketua Badan Anggaran DPRD Riau, diminta secepatnya melakukan verifikasi terhadap dana rakyat tersebut. Langkah ini dinilai perlu, supaya ke depan temuan serupa tidak terulang lagi.
Hebatnya lagi, terungkapnya dana siluman itu, selalu terjadi saat digelar hearing antara satuan kerja dengan komisi terkait di DPRD Riau.
Dari pantauan selama ini, terungkapnya anggaran siluman itu bermula saat hearing Dinas PU Cipta Karya dengan Komisi D DPRD Riau, beberapa waktu lalu. Ketika itu, terungkap adanya anggaran sebesar Rp3,5 miliar yang dinilai tak jelas arahnya. Hal itu disebabkan anggaran itu muncul tanpa diawali dengan perencanaan dan pembahasan.
Yang cukup mengejutkan, adalah temuan di Dinas Pariwisata Riau. Di mana anggaran silumannya bernilai cukup fantastis, yakni Rp67 miliar. Terakhir, kembali ditemukan anggaran serupa di Dinas Perhubungan Riau sebesar Rp100 juta.
Sorotan terhadap kondisi ini, juga sudah marak dari berbagai kalangan. Namun kali ini, sorotan serupa justru datang dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Ade Hartati. Ia mengakui, kondisi ini harus diwaspadai. Karena itu, pihaknya akan meminta kepada Ketua Banggar DPRD Riau agar segera melakukan verifikasi sekaligus memvalidasi anggaran yang telah tertera dalam APBD Riau 2015.
Dalam hal ini, Banggar diminta segera memverifikasi anggaran dan kegiatan yang telah tercantum dalam APBD 2015 tersebut. Sehingga bila masih ditemukan indikasi anggaran siluman, Dewan bisa segera bertindak.
"Anggaran tersebut perlu diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Badan Anggaran. Sehingga ke depan tidak ada lagi anggaran-anggaran yang tidak sepatutnya ada di luar mekanisme perencanaan yang sudah ada," ujarnya, Kamis (15/1) di Gedung DPRD Riau.
Tidak hanya itu, politisi PAN ini menegaskan kepada pemprov Riau agar jangan lagi bermain-main terkait masalah anggaran APBD. "Kalau ada anggaran siluman dan tidak layak, jangan direalisasikan," tegas Ade.
Aneh
Sementara itu, Ketua DPRD Riau, Suparman merasa heran kenapa anggaran yang tidak diusulkan satker bisa muncul. "Itu kan aneh, kalau itu memang ada (anggaran siluman) akan muncul dalam evaluasi BPK," ujarnya.
Politisi Golkar ini menyebutkan, sebenarnya kalau dalam bahasa hukum anggaran siluman tersebut sama sekali tidak ada. "Kalau siluman itu kan sama sekali tidak pernah dibahas. Sekarang semua tahapan sudah benar dan kita menunggu tahapan selanjutnya," papar Suparman.
Dikatakan, Evaluasi ABPD dilakukan Dewan melalui komisi-komisi. Selain itu, Dewan juga akan melihat bagaimana realisasinya di lapangan. "Apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang menjadi keharusannya," terang Suparman.
Menurut politisi Asal Rohul ini, kalau ada anggaran siluman dalam APBD, bukan Dewan yang menjawab dan mengatakan anggaran tersebut siluman. "Hasil audit BPK lah yang menjadi pedoman kita," ujarnya.
APBD merupakan produk hukum, sehingga yang berhak memastikan ada atau tidaknya anggaran siluman itu adalah pihak pengadilan. Kalau dari temuan BPK memang ada anggaran yang tidak wajar, tentu bisa diproses secara hukum. (rud)