"Kita sepakat, diminta kepada Kepala SKPD agar lebih bekerja keras, untuk menggesa program/kegiatan yang tidak terkait RAPBD Perubahan 2015,” kata Surya Arfan, Sabtu (22/8) melalui BBM.
Implementasi sejumlah program pembangunan Pemkab Rohil diakuinya sudah menjadi kerisauan DPRD dan kerisauan semua pihak, yang semuanya bermuara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Rohil. “Seyogyanya, memasuki semester II, bulan kedua, realisasi APBD bisa mencapai 50-60%, namun kendala yang kita hadapi, baik kendala regulasi, kendala administrasi, maupun kendala sosial lainnya,” ujar Surya.
APBD Rohil 2015 meskipun sudah disahkan 31 Desember 2014, namun dari hasil evalusi Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Riau, bulan April baru final, karena persoalan administrasi, perencanaan, yang belum sinkron.
Sehingga lanjut Surya Arfan, APBD Tahun 2015, dari Rp2,7 triliun, hanya Rp1,8 triliun yang dapat dilaksanakan. Dari Rp1,8 triliun, realisasi penyerapan APBD baru 36% lebih, tapi jika dari Rp2,7 triliun hitungannya baru 23%.
Serapan dana yang terealisasi ini meliputi gaji, tunjangan, kegiatan rutin, pelatihan, perencanaan dan sebagian kecil kegiatan fisik. "Namun alokasi dana hibah dan bansos, praktis belum bisa direalisasikan, karena kendala adminstrasi perencanaan dan akan disesuaikan dengan prosedur Permendagri No 32/2012, No 39/2013, sehingga sisa selisih dana dari Rp2,7 triliun, yaitu sekitar Rp900 miliar lebih, dimasukkan ke RAPBD-P2015, dengan penyempurnaan dan penyesuaian administrasi perencanaan," tambahnya.
Penyempurnaan itu, baik RKPD, maupun KUA-PPAS Perubahan, yang sudah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD dua minggu yang lalu. “Mudah-mudahan, segera dapat disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Karena waktu yang tersedia sudah sangat terbatas,” tuturnya.
Menurut Surya Arfan, sekarang bukan saatnya lagi mencari siapa yang salah dan mencari kambing hitam, serta bukan membuat komentar tidak jelas, yang bisa menyesatkan masyarakat, tapi bagaimana berkomitmen segera menyelesaikan RAPBD Perubahan 2015, sehingga program-program strategis, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang didambakan masyarakat dapat direalisasikan.***