RENGAT(HR)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu, mendukung langkah Penjabat Bupati melakukan penertiban seluruh aset milik pemerintah kabupaten, baik di Indragiri Hulu maupun aset yang berada di luar, meski hal itu bukanlah hal mudah.
"Salah satu penyebab utama Inhu sulit mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah tidak tertibnya pengelolaan aset daerah yang ada. Maka upaya penertiban ini perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, tidak hanya DPRD Inhu," tegas wakil Ketua DPRD Inhu Adila Ansori, Jumat (21/8).
Dikatakan, ada beberapa unit mobil dinas yang dipakai mantan anggota DPRD Inhu tak jelas keberadaannya. Selain itu, ada beberapa unit mobil dinas digunakan pihak lain yang peruntukannya bukan sebagai kendaraan operasional kedinasan. Selain itu juga aset tak bergerak lainnya harus menjadi perhatian utama.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Inhu Kasiarudin, mengakui pengelolaan aset Pemkab Inhu, terutama kendaraan dinas roda empat dan roda dua maupun aset tak bergerak lainnya rawan disalahgunakan. Untuk itu, ia berencana akan kembali membenahi aset tersebut.
“Saya sudah memerintahkan Kepala Bagian Pengelolaan Aset untuk segera menginventarisasi seluruh aset milik Pemkab Inhu, selanjutnya akan dilakukan pembenahan," ujar Kasiarudin saat temu ramah dengan wartawan beberapa waktu lalu. (eka)