Jumlah guru yang ada saat ini di Inhu ini 3.069 orang, sementara guru yang dibutuhkan buat seluruh jenjang pendidikan lebih kurang 7000 guru. Hal ini tentunya mengganggu kelancaran pendidikan bagi generasi penerus di Kabupaten Indragiri Hulu. "Kami terus berupaya menambah jumlah guru dengan mengusulkan penerimaan PNS, namun hingga saat ini masih belum ada jawaban penerimaan dari pemerintah Pusat," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Inhu Ujang Sudrajat, Kamis (20/8).
Ia menjelaskan, wewenang penetapan kuota PNS, termasuk guru, ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Kementerian telah mengeluarkan kebijakan penting terkait penetapan kuota PNS baru, yakni instansi daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari APBD, tidak mendapatkan alokasi PNS baru. Diakui Ujang, sejauh ini kekurangan guru tersebut coba ditutupi dengan adanya guru honor atau komite.
"Perekrutan guru honor dan komite ini masih jauh dari standar, sehingga kualitas guru tersebut sulit dipertanggungjawabkan dan akhirnya akan berdampak pada kualitas siswa itu sendiri," jelasnya. Kesulitan lain yang dialami Dinas Pendidikan, terhambat dalam pemenuhan infrastruktur yang layak buat fasilitas pendidikan. Tahun ini, banyak yang dibatalkan pembangunan maupun renovasi sekolah. Anggaran Disdik Inhu senilai Rp37 miliar ditunda. Menurut Ujang, pendidikan tak bisa hanya dibangun dengan program, tetapi harus dibangun dengan gerakan.
Untuk melakukan gerakan ini, seluruh elemen mempunyai tanggungjawab melakukannya, tak hanya pemerintah selaku elemen utama, tetapi juga pihak ketiga terutama perusahaan yang memang mampu melakukan itu. Ujang berharap, pemenuhan kebutuhan pendidikan dalam segala sektor, sehingga secara bertahap kualitas pendidikan di Inhu dapat ditingkatkan dan sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945, anak-anak akan mendapatkan hak mereka secara layak. (adv/humas)