PEKANBARU (HR)-Provinsi Riau bakal menjadi tuan rumah rapat koordinasi percepatan infrastruktur ketenaga listrikan 35.000 megawatt se-Sumatera, sesuai program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rakor ini akan dihadiri seluruh gubernur, bupati dan walikota se-Sumatera.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Syahrial Abdi, mengatakan, rakor tersebut akan langsung dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pada tanggal 28 Agustus mendatang.
"Seharusnya jadwalnya besok (hari ini, red) tapi dikarenakan padatnya jadwal Menteri mendampingi Presiden, jadi diundur tanggal 28 Agustus. Pencangan listrik 35.000 MW ini, untuk membantu masyarakat yang belum terjangkau listrik," ujar Syahrial, Rabu (19/8).
Dijelaskan, ditunjuknya Riau sebagai tuan rumah rakor karena dinilai sebagai salah satu provinsi pendorong energi dari baru terbarukan. Riau menjadi salah satu provinsi yang bisa mendorong energi tersebut seperti, palm oil, limbah cair, waste to energi. "Jadi energi baru terbarukan itu banyak terdapat di Riau, sehingga dari ener gi itu nanti bisa memberikan kontribusi bagi penambahan energi, di luar energi yang dihasilkan oleh PLN," jelas mantan Kepala Biro Ekonomi ini.
Program 35.000 MW ini kata Syahrial, dicanangkan sejak pemerintahan dimulai akhir tahun lalu. Ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus direalisasikan. Dari total 35.000 MW, sebanyak 19 persen sudah dimulai konstruksi. Untuk daerah Riau, jika nanti ada kendala dalam pembangunan energi listrik, yakni belum adanya kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, ia menjelaskan men jadi tanggungjawab dari Pusat, melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Dalam pemebebasan lahannya nanti kita yang menyelesaikan dengan masyarakat. Kalau untuk kawasan hutannya nanti dipinjampakaikan tentunya wewenang dari Kementrian terkait," tambah Syahrial. ***