SELATPANJANG(HR)- Sebanyak 60 pegawai negeri sipil di jajaran Pemkab Kepulauan Meranti mengikuti ujian dinas untuk tingkat I dan II serta penyesuaian ijazah. Ujian itu telah diamanatkan UU sebagai syarat kenaikan pangkat.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, H Iqaruddin menjelaskan kegiatan itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Ujian ini untuk menguji kemampuan dan profesionalisme para PNS,”katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Revirianto, menjelaskan 60 peserta ujian tersebut terdiri dari 9 orang peserta untuk tingkat I, sebanyak 7 orang peserta tingkat II, dan 44 peserta penyesuaian ijazah.
"Ini sebagai syarat untuk kenaikan pangkat para PNS. Selain itu juga untuk mengukur kualitas dan kompetensi masing-masing pegawai sesuai ijazah yang dimiliki,"ungkapnya sembari mengakui ujian ini melibatkan tim fasilitasi dari BKP2D Provinsi Riau,”tambahnya. (jos)
LAPANGAN KERJA MINIM
Warga Meranti Cari Nafkah ke Negara Jiran
SELATPANJANG (HR)- Lapangan kerja di Meranti yang masih sulit didapatkan, memaksa sebagian masyarakat harus merantau ke Negara jiran. Sebab masyarakat berpendapat mencari pekerjaan di dua negara tetangga itu jauh lebih menjamin, dari pada menunggu peluang di Meranti atau harus berangkat ke ibukota provinsi atau ke kota lain di Indonesia.
Diterima bekerja di mana saja di dua negara tetangga Singapura dan Malaysia tentu akan menjamin kelangsungan hidup keluarga.
Makanya kita berangkat terutama ke Malaysia, untuk menjadi tenaga kerja walaupun menggunakan paspor pengunjung,”aku Bakhtiar warga Kelurahan Selatpanjang Timur kepada Haluan Riau baru-baru ini.
Menurutnya, sejauh ini pemerintah kabupaten belum mampu mewujudkan pembukaan lapangan kerja. Kalau sebelummya sempat ada perusahaan mengolah limbah kulit sagu yang dibuat menjadi pellet bahan bakar, itu hanya bertahan beberapa saat saja.
Akhirnya perusahaan itu bagaikan kerakan tumbuh di atas batu, hidup segan mati tak mau. Akhirnya hampir semua karyawannya terpaksa hengkang. Begitu juga dengan perusahaan moulding yang akhirnya juga tidak bisa bertahan karena semakin minimnya bahan baku kayu.
Belum ada lowongan pekerjaan di Meranti, hingga sebagian besar angkatan tenaga kerja berangkat ke seberang untuk bisa menghidupi keluarga,”akunya lagi.
Ditambahkannya, kepada bupati yang akan datang yakni periode 2015-2020 mendatang sangat diharapkan mampu membuka lapangan kerja.
Pembukaan lapangan kerja adalah salah satu indicator keberhasilan pemerintah menjalankan pembangunan.
Tidak ada pembukaan lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang terpaksa harus berangkat ke Negara tetangga dengan cara kucing-kucingan pula, ini sebenarnya mengurangi harga diri kita sebagai warga negara Indonesia yang disebut negara besar dan kaya itu.
“Ini menjadi PR besar bagi siapapun yang nantinya terpilih menjadi bupati di Meranti. Dan siapa calon yang bersedia menjamin akan membuka lapangan kerja baru, maka calon itulah yang harus didukung,”imbuhnya. (jos)