Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-33 di Jombang, Jawa Timur, telah berakhir. KH Aqil Said Siroj kembali terpilih sebagai ketua Tanfidziyah PBNU untuk periode 2015-2020.
Said Aqil Siroj memperoleh dukungan 287 suara yang disusul oleh KH As'ad Ali dengan 107 suara, dan yang terakhir KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) yang menda patkan 10 suara. Sementara, KH Mustofa Bisri (Gus Mus) yang juga terpilih kembali menjadi rais aam tidak bersedia mengemban amanat tersebut dan digantikan oleh KH Ma'ruf Amin.
Berakhirnya Muktamar ke-33 NU tidak serta-merta membuat persoalan menjadi selesai. Justru yang tampak mengemuka adalah munculnya berbagai persoalan yang berpotensi menjadi ancaman kohesivitas organsiasi sosial-keagamaan terbesar di In - donesia ini. Inilah residu yang kerap kali hadir setiap kali sebuah perhelatan besar semacam muktamar atau kongres diselenggarakan.
Bak partai politik, sejak awal penyelengga raannya muktamar yang diselenggarakan di tempat para pendiri NU ini memang terkesan sangat gaduh. Pembukaan dan beberapa sidang pleno mengalami penundaan karena kerap tidak mencapai kesepakatan di kalangan muktamirin. Hal ini terutama terkait dengan pembahasan sistem utama pemilihan pimpinan NU yang dikenal dengan ahlul halli wal aqdi(AHWA).
Sistem AHWA ini merupakan model representasi di mana orang-orang yang terpilih menjadi anggota AHWA saja yang berhak memilih. Dengan demikian, tidak semua anggota muktamirin berhak memberikan suaranya.
Sistem AHWA inilah yang kemudian menjadi puncak persoalan karena tidak semua pihak sepakat. Bagi para penolaknya, AHWA merupakan bentuk rekayasa politik dari rezim pimpinan NU sekarang. Tak kurang Gus Solah sebagai seorang calon ketua Tanfidziyah PBNU secara terang-terangan menuduh adanya unsur rekayasa untuk memaksakan pemilihan dengan sistem AHWA.
Tuduhan tersebut agaknya cukup beralasan jika melihat perjalanan bagaimana sistem AHWA kemudian diterapkan dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang. Sistem ini ternyata telah dipersiapkan jauh-jauh hari atau pada masa pramuktamar. Bahkan, pada saat pendaftaran muktamar, para peserta diminta untuk mengisi formulir kesediaan untuk menggunakan sistem AHWA dalam muktamar.
Munculnya kelompok-kelompok yang menentang sistem AHWA yang kemudian bermetamorfosis menjadi penolak hasil muktamar jelas merupakan buntut dari penerapan sistem tersebut. Mereka bahkan mengancam akan melalukan muktamar tandingan jika dalam waktu selama tiga bulan ke depan hasil muktamar tidak segera ditinjau ulang.
Potensi perpecahan bukan tidak akan terus bergulir jika tidak segera disikapi secara bijak oleh pimpinan NU terpilih. Apalagi mereka yang merasa kecewa terhadap hasil muktamar adalah para pendukung Gus Solah yang kalah. Lebih-lebih kekalahan Gus Solah terjadi di "rumah"-nya sendiri, tempat di mana ia tumbuh besar bersama para pendiri NU. Tentu kekalahan tersebut terasa cukup menyakitkan terutama di kalangan para pendukungnya.
Inilah pekerjaan rumah terbesar yang mesti diatasi oleh KH Said Aqil Siroj bersama KH Ma'ruf Amin agar soliditas dan kohesivitas NU tetap terjaga dengan baik. Keduanya sebaiknya melakukan akomodasi terhadap kelompok Gus Solah dengan merangkul mereka dalam kepengurusan maupun dalam bentuk lainnya.
Ketidakbersediaan Gus Mus untuk dipilih kembali sebagai rais aam mesti dipahami sebagai sebuah "warning" oleh duet KH Said Aqil Siroj-KH Ma'ruf Amin bahwa memang ada sesuatu yang menggelisahkan hati beliau di dalam tubuh NU. Apalagi ketidak sediaannya itu dibarengi oleh pernyataan Gus Mus yang cukup memperlihatkan bahwa ada masalah besar yang tengah mendera NU.
Independensi
Persoalan lain yang patut menjadi perhatian serius adalah masalah independensi NU. Dalam konteks ini, independensi dapat dilihat dalam kaitannya dengan partai politik dan pemerintah. Pergelaran muktamar kali ini, meski dari awal dikesankan bebas dari kepentingan politik, di mana panitia mencopot semua spanduk dukungan terhadap calon- calon pimpinan di area sekitar mukatamar, tapi aroma politik sulit diabaikan.
Muncul dugaan bahwa selama muktamar banyak orang partai politik yang disusupkan ke dalam muktamar untuk memengaruhi para muktamirin. Jika dugaan ini benar tentu ke depan bakal ada konsesi-konsesi antara NU dan partai politik tersebut. Bagi sebuah ormas sosial-keagamaan, kecenderungan tersebut tentu sangat memprihatinkan.
Dalam kaitannya dengan pemerintah, masalah independensi NU juga bisa dipertanya kan. Meski secara personal, KH Said Aqil Siroj mendukung Prabowo Subianto pada saat Pilpres 2014 yang lalu, tetapi secara umum NU relatif dekat dengan pemerintah.
Jika sinyalemen yang menyebutkan banyaknya orang partai politik tertentu yang masuk dalam muktamar benar, maka kemungkinan besar NU makin dekat dengan pemerintah. Apalagi muktamar dibuka oleh Presiden Joko Widodo dengan menggunakan sarung dan peci yang merupakan "pakaian khas" orang-orang Nahdliyin. Secara semiotika, hal tersebut dapat dimaknai sebagai simbol kedekatan atau kemesraan antara NU dan pemerintah. Dalam situasi seperti inilah independensi akan menjadi persoalan.(rol)
Oleh: Iding Rosyidin - Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.