Rakor yang dihadiri langsung Kapolres Pelalawan AKBP Ade Johan Sinaga, Dandim 0313 KPR Letkol Kav Yudi Prasetiyo tersebut juga dihadiri sejumlah SKPD terkait, kepala desa, camat se-Kabupaten Pelalawan dan perwakilan perusahaan perkebunan yang beroperasi di Pelalawan.
Pada kesempatan tersebut Bupati menegaskan perusahaan yang beroperasi di tiap kecamatan diminta berkontribusi dalam upaya pemadaman api, posko ini juga merangkul relawan peduli api dari tiap desa.
Bupati menyorot perusahaan perkebunan yang lahannya terbakar, yakni PT LIH, PT SLS, PT Arara Abadi, PT Safari Riau dan satu perusahaan yang memiliki lahan tidur dan setiap tahun menjadi langganan karhutla yakni PT RGMS.
"Perusahaan kami minta membuat kesepakatan siap membantu menangani karhutla, pada perusahaan yang terbukti sengaja dan membiarkan lahannya terbakar pemerintah akan bersikap tegas, memberikan rekomendasi pusat untuk mencabut izin perusahaan tersebut," tegas Harris.
Dari data yang ada, jumlah titik api yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan mengancam pencemaran udara berkepanjangan, sampai saat ini diperkirakan baru 600 haktar luas api yang berhasil dipadamkan, sementara luas lahan atau hutan yang terbakar lebih dari 1.226 hektare.
Dituntut
Kapolres Ade Johan Sinaga mengatakan Pemkab Pelalawan tahun lalu dituntut karena dinilai melakukan pembiaran atas kasus karhutla yang terjadi, pasalnya progres pemadaman terkesan tidak sebanding dengan luasnya lahan yang dilalap sijago merah. Prestasi buruk itu diharapkan tidak terulang kembali.
"Tahun lalu kita dituntut, pemda dituding melakukan pembiaran terhadap kasus yang terjadi. Kalau hanya mengedepankan penegakan hukum dan penyuluhan kesadaran hukum ini tidak akan selesai. Untuk itu kami minta kerja sama dari semua pihak, termasuk perusahaan. Kalau itu terjadi di wilayah kita, maka menjadi tanggung jawab kita bersama," kata Kapolres.
Menurut Kapolres, Pemkab dan Polres mengalami keterbatasan anggaran untuk menaklukkan karhutla, anggaran yang bisa digunakan sudah ditetapkan dan harus dipertanggungjawabkan.Untuk itu, pemerintah meminta bantuan kepada perusahaan untuk menangani masalah karhutla ini.
Kendala lainnya keterbatasan personel, sementara kebakaran yang terjadi dalam waktu yang sama di semua wilayah. Dari hasil pantauan dan data yang terkumpul di 12 kecamatan yang ada di Pelalawan tidak ada yang bersih dari karhutla."Ada 40 desa yang menjadi lokasi langganan karhutla, titik ini menjadi perhatian, namun kita juga waspada di desa lain," kata Ade Johan Sinaga.
18 Tahun tidak Usai
Dandim 0313 KPR Letkol Kav Yudi Prasetiyo mengaku risih melihat karhutla yang telah 18 tahun melanda Riau khususnya Pelalawan, tahun 1997 ia ditugaskan ke Pelalawan menghadapi karhutla besar, dan kini ditugaskan menjadi Dandim di wilayah Pelalawan masih menghadapi kasus yang sama.
"Kebakaran hutan yang terjadi sudah menarik perhatian baik dari provinsi, pemerintah pusat bahkan Internasional. Ironis, pertama saya ditugaskan di sini tahun 1997 saat asap sangat tebal dan sekarang kembali ditugaskan di sini menjadi Dandim masih menghadapi karhutla. Kita 18 tahun belum bisa menyelesaikan masalah ini," kata Letkol Kav Yudi Prasetiyo.
Dari hasil pantauan dari udara menggunakan helikopter yang dilakukan pekan lalu, lanjut Dandim, jumlah titik api lebih banyak daripada jumlah personel di lapangan. Ia menilai mustahil karhutla yang terjadi karena faktor alam, atau terbakar tanpa ada ulah manusia. Untuk itu penegakan hukum harus dilakukan dengan cepat.
"Penting dilaksanakan penegakan hukum, baik Polres Kejari dan PN untuk segera memproses kasus karhutla, jangan sampai ada anggapan masyarakat tebang pilih," tegas Letkol Kav Yudi Prasetiyo.
Dandim mengajak masyarakat meningkatkan semangat kebersamaan dalam memerangi karhutla, menurutnya memerangi Karhutla tidak seberat memperjuangkan kemardekaan.
"Kalau tidak punya selang, pakai ember, kalau tidak punya ember pakai Gayung. Yang penting kebersamaan kita melawan api," pungkas Letkol Kav Yudi Prasetiyo.
Titik Api Nihil
Dilain pihak, Kaban BLH Pelalawan Syamsul Anwar mengaku jumlah titik api di Kabupaten Pelalawan saat ini nihil, hal itu ditunjukkan dari hasil pemantauan melalui satelit NOAA dan hasil koordinasi dengan BLH Provinsi Riau."Jumlah titik api saat ini nihil," kata Syamsul Anwar.
Menurut Syamsul Anwar hujan selama dua hari terakhir berdampak pada kualitas udara di Pelalawan, sebelumnya Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pelalawan dalam kategori tidak sehat, kini udara dinyatakan sehat."Hasil yang ditunjukkan alat ukur ISPU, udara di Pelalawan dinyatakan sehat," pungkas Syamsul Anwar.(adv/hms)