BANGKINANG (HR)-Untuk mengetahui sejauhmana persiapan Kabupaten Kampar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Riau tahun 2017 mendatang, DPRD Kampar menggelar hearing dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, KONI dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar di ruang Banggar DPRD Kampar, Senin (3/8).
Lembaga wakil rakyat itu mengingatkan pihak terkait agar jangan sampai terjerat hukum dikemudian hari karena tidak menjalankan anggaran sesuai prosedur. Rapat ini dihadiri Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, Sekretaris Komisi II DPRD Kampar, Agus Candra, anggota DPRD Kampar Rahayu Sri Mulyani, Hanafi dan Reni Santi.
Sementara dari KONI Kampar, hadir Plt Ketua Umum KONI Kampar, Abdul Gafar, Sekretaris KONI Kampar, Emil Budiono, Wakil Ketua KONI Heri Susanto, pengurus KONI Kampar lainnya Repol, M Rusdi, Syamsir, Oyong dan lainnya. Selain itu hadir juga Kepala Disparpora Kampar H Syamsul Bahri dan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kampar, Chalisman.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kampar, Agus Candra, yang menegaskan, SKPD terkait, KONI Kampar, maupun DPRD, jangan berani bermain-main dengan penggunaan anggaran rakyat dalam penyelenggaraan Porprov 2017. Supaya jangan berurusan dengan hukum, pihak terkait perlu didampingi oleh lembaga audit.
Agus minta penyelenggara melaksanakan pekerjaan dengan melibatkan pendampingan seperti BPKP. "Kegiatan Porprov ini disorot publik. Jangan sampai ada negosiasi dan cerita lain dari kegiatan. "Maka perlu pendampingan, itu yang belum saya lihat," tegas Agus.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri. Ia mengingatkan Satker terkait dan KONI Kampar agar berhati-hati menggunakan anggaran, karena pengawasan saat ini sangat ketat dan jangan sampai masuk dalam proses hukum dikemudian hari," beber ketua DPD Partai Golkar Kampar versi ARB.(hir)