Jakarta (HR)- Pemerintah Indonesia bakal membahas pengembangan kawasan Batam dengan Singapura dalam kesempatan kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke negara itu 28-29 Juli 2015.
"Saya kira saya akan fokus bicara masalah pengembangan Batam, Bintan Karimun karena memang bertahun-tahun kita tidak konsentrasi ke sana," kata Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta, Selasa (28/7).
Presiden menyebutkan, ada sebuah potensi yang bisa diangkat dari kawasan Batam dan sekitarnya untuk kemajuan perekonomian nasional.
"Diharapkan nanti ada kesepakatan dengan Singapura," ucapnya.
Ia menyebutkan, tidak ingin bicara terlalu banyak, hanya ingin fokus ke pengembangan kawasan Batam dan sekitarnya.
"Kalau memang kira-kira pihak Singapura ada minat untuk pengembangan ya silahkan, maunya Singapura seperti apa, tapi menurut saya yang terpenting pengembangan di Batam dan sekitarnya harus dilanjutkan, jangan sampai stagnan terlalu lama," tuturnya.
Mengenai pengembangan pariwisata, Jokowi menyatakan belum tahu pasti rencana pengembangannya.
"Saya tidak ngerti, apakah industrinya, apakah mau dikembangkan pariwisatanya, ini nanti baru dibicarakan," ujarnya.
Kepala Negara menyebutkan dalam kerja sama dengan negara manapun termasuk Singapura, Pemerintah Indonesia tetap mengedepankan kepentingan nasional.
"National interest tetap jadi pegangan untuk kepentingan nasional kita, gak ada yang lain. Artinya harus punya 'bargaining' (posisi tawar) yang kuat kita kalau mau serius ke sana," tegasnya.
Ketika ditanya apa ada kelanjutan pembahasan jalur sutera, Presiden mengatakan tidak tahu.
"Gak tahu, setelah pertemuan baru bisa saya sampaikan, tapi dari kita saya ingin fokus satu saja," katanya.
Sementara dalam pertemuan dengan para pebisnis di Singapura, Presiden Jokowi akan menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia dan peluang-peluang investasi yang bisa dimasuki mereka.
"Peluang investasi itu seperti pelabuhan, 'power plant', jalan tol, terutama infrastruktur. Saya tidak mau jualan sumber daya alam," tambahnya.
Sementara mengenai mediasi KY dan Bareskrim Polri, Presiden meminta agar ditanyakan ke Menko Polhukam. "Itu tanyakan ke Menko Polhukam ya," katanya. (ant/ivi)