JAKARTA (HR)– Pemerintah Malaysia menyebut nama mantan Perdana Menteri Malaysia, dan tokoh politik berpengaruh Dr Mahathir Muhammad sebagai dalang atas tuduhan korupsi yang dilayangkan kepada PM Malaysia saat ini Najib Abdul Razak. Hal itu dijelaskan Duta Besar Malaysia Zahrain Mohamed Hashim, dengan menyampaikan bantahan dan pernyataan yang dikeluarkan pihak-pihak yang terkait.
PM Malaysia Najib Razak disebut-sebut terlibat dalam skandal korupsi senilai RM42 miliar (Rp148 triliun) yang dilakukan oleh perusahaan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Tuduhan itu diikuti dengan laporan yang dirilis oleh Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut sang PM menerima RM2,6 miliar (Rp9,3 triliun) dari skandal tersebut.
“Saya ingin menyampaikan beberapa dokumen, beberapa agenda, beberapa perkara yang telah diberitakan lebih awal. Bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses untuk mencoba menyingkirkan Najib dari jabatan Perdana Menteri,” kata Dubes Zahrain di kantornya di Jakarta, Rabu (8/7).
Salah satu dokumen yang disebutkan oleh Dubes Zahrain adalah surat terbuka yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Anifah Aman kepada editor kantor berita terkemuka New York Times bertanggal 18 Juni 2015. Dalam surat itu, Pemerintah Malaysia mem-bantah tuduhan terhadap PM Najib dan menyebutnya sebagai rencana dari Mahathir untuk menjatuhkan pemerintahan Malaysia saat ini.
"Dia (Mahathir) terus menerus menyerang dan tidak menunggu penyelidikan yang dilakuan oleh Bank Pusat Malaysia, auditor, dan komite Public Accounts dari Parlemen Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa Tun Mahathir tidak tertarik pada jawaban dari otoritas-otoritas yang berwenang dan hanya menggunakan 1MDB sebagai alasan untuk menurunkan PM yang sedang menjabat, Najib Tun Razak," demikian dikutip surat tersebut.
PM Najib sendiri telah menolak semua tuduhan tersebut dan menyatakan dirinya tidak menerima uang dari perusahaan mana pun. Dia juga menyatakan bahwa laporan yang dirilis WSJ adalah laporan palsu dan telah direkayasa, serta akan mengambil langkah hukum terhadap WSJ atas laporan tersebut.(okz/ivi)