TEMBILAHAN (HR)-Mengatasi harga kelapa yang terus berfluktuasi dan tak menentu disebabkan faktor monopoli perusahaan, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berencana membuat resi gudang di Inhil dan tata niaga negara.
Kebijakan ini diperjuangkan untuk menyejahterakan petani di kelapa di Inhil. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Inhil Pahrolrozy, mengatakan jika kondisi yang ada saat ini petani kepalalah yang sangat dirugikan. Pasalnya, setiap harga kopra atau kelapa yang dijual secara utuh hanya ditentukan perusahaan tanpa ada dasar yang jelas.
"Bisa dilihat sendiri bagaimana perusahaan membli kelapa petani dan menentukan harganya tanpa ada dasar yang jelas. Semua itu tergantung dari kebijakan yang ditentukan perusahaan. Kondisi ini tentu sangat merugikan petani kelapa," jelas Pahrolrozy, Selasa (7/7).
Opsi yang akan dilakukan pemerintah membuat resi gudang. Namun kendalanya, Pemkab harus bisa mendatangkan investor membeli semua kopra dan kelapa petani." Dalan resi gudang semua kopra milik petani dikumpulkan. Kemudian dilelang secara nasional bagi siapa saja yang ingin membeli," sebutnya. Kemudia opsi lain yang akan dilakukan membuat tata niaga yang diatur negara. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan buat mengatur tentang tata niaga negara mengenai harga kopra dan kelapa di Inhil.
"Jika tata niaga sudah ditetapkan, maka yang mengatur harga kopra adalah negara bukan lagi perusahaan. Sehingga perusahaan tidak bisa semena-mena dalam menentukan harga kelapa dengan merugikan petani dan menguntungkan perusahaan," bebernya. Saat ini dalam kepengurusan tata niaga tersebut, mantan Keala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Inhil itu mengaku sudah mendapatkan pencekalan dari beberapa perusahaan. "Sudah ada beberapa yang ingin mencekal. Jika hal tersebut terjadi jelas saja perusahaan tidak senang," paparnya. (inh/aag)