TELUK KUANTAN (HR)-Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi meminta Pemerintah Kabupaten melakukan kajian ulang rencana Ranperda BUMD yang diusulkan untuk mengelola pasar rakyat dan hotel.Karena akan membebani APBD.
"Kita sepakat Pasar Rakyat dan Hotel ada yang mengelolanya, Kita menyarankan agar mengkaji ulang kembali, untuk pengelolaan hotel dan pasar ke BUMD akan menjadi beban APBD," ujar Ketua Komisi A DPRD Musliadi.
Belum lama ini Pemerintah sudah memasukan dua Ranperda ke DPRD untuk dibahas, diantaranya Ranperda BUMD dan Penyertaan modal.
Sebaiknya yang mengelola pasar rakyat dan hotel melalui pihak ketiga, sehingga pihak ketiga jelas memberikan keuntungan ke pemerintah. "Mana ada yang untung, kalau BUMD di Indonesia sebagian besar banyak merugi dan gulung tikar," katanya.
"Kita mengapresiasi pembangunan tiga pilar, namun perlu pikirkan bagaimana pengelola nanti tidak membebani APBD," katanya. (rob)