JAKARTA (HR)-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut telah melaporkan menteri yang menghina Presiden Jokowi ke RI 1 itu. Meski belum bisa dipastikan, saat ini perhatian mengarah kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, yang dituding melakukan hal itu. Sontak saja, hal tersebut langsung dibantah Rini.
"Sepatutnya dalam bulan suci Ramadan ini kita semua tidak semestinya memfitnah orang. Coba ya, kalau saya sebagai pembantu Presiden, ya tentunya saya
menghormati Bapak Presiden," ujarnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).
Rini juga menepis pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, yang menyebutkan bahwa yang menghina Presiden Jokowi adalah menteri perempuan di bidang ekonomi. Menurut Rini, pernyataan Masinton hanya pernyataan sepihak yang tidak diikuti dengan bukti. "Coba tanya ke dia dari mana dasarnya, datanya dari mana? Tanya mereka yang bicara, jangan ke saya," ujarnya.
Seperti marak dirilis media massa sebelumnya, perihal dugaan adanya menteri yang mendeskreditkan Jokowi, dilontarkan Mendari Tjahjo Kumolo. Menurutnya, ada menteri yang mengecilkan Presiden Joko Widodo dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," ujar Tjahjo, Minggu (28/6) malam.
Tjahjo mengaku telah mencatat siapa menteri yang bertentangan dengan Jokowi. Namun, dia enggan menyebutkan nama-nama tersebut. Dia memperingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesionalnya serta lebih fokus pada program kerja pemerintah.
Seiring dengan mencuatnya isu yang dilontarkan Mendagri, di internal elite PDIP beredar teks mirip transkrip diduga percakapan seorang menteri.
Berikut bunyi teks tersebut:
"Kalau memang saya hrs dicopot, silakan! Yg penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong presiden juga nggak ngerti apa-apa."
Di bagian bawah teks tertulis nama seorang menteri perempuan dan tanggal 3 Juni 2015. Juga ada keterangan 'hasil rekaman' di teks tersebut.
Terkait hal itu, politikus Partai NasDem, Akbar Faizal, mengaku juga telah menerima transkrip tersebut yang beredar di grup pesannya. Diperkirakan, hal itu terjadi pada 3 Juni lalu.
Anggota Komisi Hukum DPR ini menilai seharusnya sebagai orang terdekat presiden atau sebagai menteri, tak layak ada ucapan merendahkan presiden, apalagi hingga menghina. "Bukan menjadikan wajah Pak Presiden buruk kepada siapa yang memberikan mandat," tuturnya.
Kendati demikian, Akbar enggan memberi tahu siapa menteri yang mengatakan hal tersebut.
"Silakan tanya Pak Tjahjo," ujarnya.
Singgung Reshuffle
Sementara itu, sinyal untuk pergantian kabinet, kembali dilontarkan Presiden Jokowi saat bertemu dengan para ekonom di Istana Merdeka, Senin (29/6). Ketika itu, Jokowi menyadari kinerja para menteri di bidang ekonomi buruk. Dia bahkan langsung mengatakan siap melantik orang yang dianggap mampu mendongkrak ekonomi.
"Beliau sangat sadar (kinerja menteri di bidang ekonomi buruk). Beliau katakan, 'Kalau hari ini ketemu orangnya, akan saya lantik,'" ujar ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetyantono.
Tony menuturkan, Jokowi menyebut para menteri di kabinetnya sebenarnya orang-orang yang cukup pintar. Namun, Jokowi menyadari adanya kesenjangan. "Dia bilang tidak punya ekonom bintang yang bisa ditangkap pasar. Jadi, istilahnya, butuh seperti playmaker. Beliau menyadari, saya sangat surprise," ucap Tony.
Dia menjelaskan, saat ini rupiah melemah lantaran rendahnya kepercayaan pasar kepada kabinet. Jika dibandingkan tahun 1998, Indonesia seharusnya bisa tetap bertahan dengan kondisi yang ada. Namun, Tony kembali menuding lemahnya kepercayaan pasar kepada tim ekonomi pemerintah yang menyebabkan perekonomian Indonesia terus melemah.
"Dugaan saya. Enggak gampang menemukan orang seperti itu," ujar Tony.
Saat Jokowi kesulitan mencari sosok yang mumpuni untuk dijadikan menteri, Tony mengaku melontarkan nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kini menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. (bbs, kom, dtc, ral, sis)