PEKANBARU (HR)- Serapan APBD Riau masih jauh dari yang diharapkan. Tercatat realisasi APBD dari segi keuangan baru 11 persen sedangkan realisasi fisik baru 4 Persen.
Menanggapi itu, pakar Pemerintahan Universitas Riau, Saiman Pakpahan, menuturkan, kecilnya serapan APBD Riau menandakan ada yang bermasalah.
"Sebab APBD Riau yang dirumuskan Pemerintah Provinsi bersama legislatif, pembahasan yang dilakukan melahirkan peraturan daerah tentang pembangunan di Riau," ujar Saiman, Senin (22/6).
Jadi, lanjutnya, pembangunan dari dana yang tertuang di APBD harusnya di realisasikan. Namun, jika serapannya rendah menunjukkan adanya program yang sudah dibiayai namun tidak dilakukan pemerintah.
"Data pembangunan yang terhimpun tidak terlaksanakan sehingga implementasinya sangat kecil maka berdampak pada penyerapan rendah," sebutnya.
Kondisi itulah yang sangat merugikan masyarakat. Sebab anggaran pembangunan yang menyentuh masyarakat tidak dilaksanakan padahal sudah ada biayanya. Itu dampak dari kecilnya serapan APBD.
"Seharusnya masyarakat menikmati pembagunan, namun tidak terimplementasikan dengan baik. Lagi-lagi masyarakat juga yang dirugikan. Atas kondisi itu, maka dewan berhak untuk mempertanyakan mengapa serapannya rendah," paparnya. (hrc/war)