JAKARTA (HR)-Partai Golkar dinilai tak punya pilihan lain, selain mengikuti ajang Pilkada serentak, Desember 2015 mendatang. Jika Partai Golkar tidak berpartisipasi dalam ajang lima tahunan tersebut, dikhawatirkan partai berlambang pohon beringin itu bakal ditinggalkan masyarakat pemilih.
"Pokoknya, muaranya, kami (Partai Golkar) bisa mengikuti Pilkada (serentak) yang akan datang. Pendaftaran (calon kepala daerah) itu pada 26-28 Juli. Itu artinya lebih kurang sekitar 1,5 bulan lagi," ungkap Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar versi Munas Riau, Akbar Tandjung, Sabtu malam kemarin, dalam rapat paripurna terakhir Rapimnas VIII Partai Golkar kepengurusan Munas Riau 2009 yang digelar kubu Aburizal di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (13/6) malam.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 1999-2004 itu, saat ini suara Golkar terus mengalami penurunan. "Kami tinggal (memiliki) 91 kursi di DPR. Kalau tidak ikut Pilkada serentak, nanti mau tinggal berapa?" katanya.
Menurut Akbar, ada tiga lembaga survei yang mengatakan, Partai Golkar hanya akan meraih 6-8 persen suara pada 2019. "Ya, kalau begitu, masa kami hanya tinggal mendapat 50-an kursi (di DPR)," ujarnya.
Dalam pengarahannya, Akbar menyarankan semua kader Golkar versi Munas Riau untuk mewaspadai empat hal. Pertama, pergerakan partai politik lain. Kedua, mewaspadai gerakan Agung Laksono (Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta). Ketiga, memahami Menteri Hukum dan HAM dan mencermati Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hanya akan mengakui kepengurusan berbekal SK Menkumham.
Sementara itu, Sekretaris Umum Partai Golkar versi Munas Riau, Idrus Marham mengatakan, (kepengurusan Munas Riau) tak perlu lagi didaftarkan karena hasil putusan provisi menyatakan, (Munas Riau) yang berlku demi mengisi kekosongan hukum terkait keabsahan Golkar.
Fokus islah
Secara terpisah, Wakil Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, menyarankan lebih baik dua kubu fokus menjalankan islah sementara Partai Golkar. "Soal islah ini tidak mudah, lho. Harus ada beberapa pertemuan," ujarnya.
Menurut Yorrys, dua kubu di Golkar seharusnya sekarang memikirkan substansi yang hendak didiskusikan dalam pertemuan islah pada Senin malam. "Bagaimana, misalnya, pemilihan ketua islah bersama? Bagaimana struktur? Bagaimana mekanisme kerjanya?" ujarnya.
Yorrys menambahkan, dirinya tidak ambil pusing dengan pertemuan Rapimnas di Jakarta yang berakhir Minggu malam. "Saya, kan, pengurus Munas Riau, saya bahkan tidak diundang," katanya.
Rebut Kantor DPP
Dalam Rapimnas tersebut, muncul keinginan kubu Aburizal Bakrie merebut Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat dari kubu Agung Laksono.
Usulan itu didasari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa DPP Golkar hasil Munas Riau 2009 adalah yang sah. Pernyataan itu lantas disambut dengan antusias kader yang hadir. Mereka bahkan meminta agar pengambilalihan Kantor DPP Golkar dilakukan secepatnya.
Rekomendasi selanjutnya, apabila ada oknum yang mengatasnamakan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dibatalkan oleh pengadilan, maka kubu Aburizal bakal melaporkannya ke polisi.
Kemudian, diusulkan pula agar Munas Riau kembali didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM karena masa berlakunya sudah habis. Hanya saja, menurut Ketua Panitia Penyelenggara Nurdin Halid, munas tersebut sudah sah dan tak perlu lagi didaftarkan.
"Amanat pengadilan sudah mengembalikan Golkar yang sah ke Munas Riau, tidak perlu didaftarkan lagi," ucap Nurdin. (bbs, kom, lip6, sis)