Salah satu perusahaan sektor migas Riau, Riau Petroleum bakal menyusul untuk segera ditutup karena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau itu dianggap tidak mampu memberikan kontribusi dan menjadi beban keuangan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pemerintah sebagai pemegang saham dominan di BUMD tersebut berhak menutup perusahaan. Namun, untuk menutup perusahaan itu harus dipelajari secara komperehensif.
“Kita telah mendiskusikan kepada para pihak untuk menutup BUMD. Hal ini juga sudah dibahas di DPRD,” katanya, Senin (13/4) lalu.
Sementara itu, Komisi C DPRD Riau telah melakukan rapat membahas masalah penutupan BUMD. Riau Petroleum dinilai telah membebani keuangan daerah.
“Riau Petroleum telah menghabiskan anggaran Rp7,5 miliar tanpa ada kontribusi menyumbangkan PAD (pendapatan asli daerah) untuk Provinsi Riau,” kata Ketua Komisi C Aherson.
Selain Riau Petroleum, ada beberapa BUMD lagi yang bakal ditutup. Di antaranya, Riau Airlines (RAL), anak perusahaan PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR) yakni PT Riau Investment Corp (RIC), dan BPR Permodalan Ekonomi Rakyat (PER).
RAL adalah maskapai penerbangan yang tidak beroperasi semenjak 2008. Bahkan, perusahaan ini menunggak pajak sebesar Rp80 miliar di Ditjen Pajak. Belum lagi pesangon karyawan yang hingga kini belum dibayarkan.
Meski RAL disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan yang bisa menarik banyak investor. “Kita semua tahu bagaimana kondisi RAL, lebih baik ditutup saja,” kata Aherson.
"Sementara perusahan yang lain tidak mampu memberikan kontribusi kepada Riau. Maka, kita juga
merekomendasikan untuk ditutup," tambahnya.***