PEKANBARU (HR)- Sebagai bank pemerintah tentunya dihrapkan Bank Riau Kepri (BRK) bisa mendorong pengembangan industri di Riau, melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Namun begitu, sangat disayangkan dana UMKM yang tersimpan di BRK hanya berkisar 30 persen, sementara 70 persen merupakan dana dari pemerintah (Pemda) yang berasal dari APBD. Padahal idealnya, untuk peningkatan perekonomian daerah seharusnya dana UMKM yang tersimpan adalah 60 persen.
Demikian diungkapkan Direktur Bank Riau Kepri Irvandi Gustari, kepada Haluan Riau, Jumat (12/6) usai acara Coffee Morning Kadin Riau dengan BRK di aula Kadin Riau. Menurutnya, komposisi tersebut memang masih belum sesuai. Hal ini disebabkan karena masih sedikit masyarakat di Riau yang mempercayakan dananya di Bank Riau. Padahal sebagai bank daerah, sudah seharusnya dana terbesar itu berasal dari UMKM bukan dari pemda.
"Kita berharap nantinya akan ada peningkatan diangka 60 persen, untuk itu kita siap mendukung berkembangnya UMKM di Riau. Guna mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui UMKM, sehingga ekonomi Riau bisa naik," ujar Irvan.
Dilanjutkan Irvandi, selain meningkatkan pertumbuhan UMKM, pihaknya juga akan melakukan sinergi lebih intent terhadap para pengusaha-pengusaha yang ada di Riau khususnya yang berada di bawah naungan Kadin Riau. "Jadi jika tidak tercapai angka 60 persen, kita akan lakukan secara bertahap menuju 50 persen dulu," paparnya.
Selaras dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Kerjasama Internasional Kadin Riau, Viator Butar-Butar, mengatakan bahwa pihaknya tentunya akan mendukung BRK untuk bisa landing dibidang penyaluran kredit, yang diberikan melalui UMKM. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuai terhadap margin atau selisih bunga yang diberikan.
Serta melakukan perbaikan pelayanan dan sistem yang diterapkan oleh BRK. Karena jika hal tersebut sudah bagus, dan memiliki daya tarik tentu akan banyak masyarakat yang tertarik menanamkan dananya di BRK. Serta banyak pula masyarakat yang ingin mencari dana melalui kredit di BRK.
Namun selama ini, keberadaan BRK sendiri hanya berada pada zona aman. Artinya, kredit yang diberikan hanya berupa kredit konsumsi. Yakni diberikan kepada pegawai yang memang memiliki jaminan "aman", atau lebih mengutamakan pegawai pemda seperti PNS, TNI dan lainnya hanya dengan SK bisa mendapatkan pinjaman atau kredit aman dari BRK.
Sementara pegawai swasta, menjadi yang nomor 2 karena dianggap tidak aman untuk dikucurkan dana kredit. Seperti sebelumnya, dari Rp17 Triliun dana yang disalurkan, hampir 70 persen lebih dana kredit disalurkan untuk kredit konsumsi, seperti kredit sepeda motor, rumah dan lainnya. Dengan sistem pemotongan melalui gaji yang dikirim melalui rekening BRK.
"Jadi pengucuran kredit konsumsi ini, merupakan kredit aman yang dilakukan BRK selama ini. Untuk itu kita berharap BRK ke depan bisa lebih landding dalam mengucurkan kredit dan menetapkan bunga kredit yang tidak memberatkan khususnya bagi para UMKM," papar Viator.(nie)