PEKANBARU (HR)-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, mengaku gemas dengan perkembangan proses hukum kasus lahan dan hutan di Riau. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak penanganan kasus yang tidak tuntas.
Hal itu dilontarkannya ketika ditemui usai pertemuan tertutup rapat koordinasi terkait Kebakaran Hutan, Lahan (Karhutla) dan Agraria di Riau bersama Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman. Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu digelar di ruang Pauh Janggi, Gedung Daerah, Selasa (8/6)."Kalau anda gemas, saya juga lebih gemas," ujarnya.
Pernyataan itu dilontarkannya ketika ditanya terkait pelanggaran yang diduga dilakukan sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Riau. Namun sejauh ini, dugaan pelanggaran itu seolah tak tersentuh hukum.
Menurut Siti Nurbaya, walau sudah menyiapkan prosesnya, namun selalu saja ada yang tidak lengkap sehingga tak bisa dilanjutkan proses hukumnya. Ditambahkannya, Kementerian LHK sudah menyiapkan 10 kasus terkait lahan dan kehutanan di Riau ke ranah hukum. Namun selalu mentok karena dinilai belum lengkap alias P19.
"Udah 10 yang disiapkan. Sudah P-19, bolak-balik, bolak-balik. Makanya saya koordinasi intensif dengan Kejagung," tambahnya. Lebih lanjut, Siti Nurbaya menyatakan kalau tidak tuntasnya kasus perkara lahan tidak hanya terjadi di Riau. Melainkan juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. "Tidak hanya disini. Di daerah lain juga begitu, kacau semua. Seperti di Aceh dan Sumatera Selatan. Alasan banyak. Ada keterangan ahli lemah lah, analisa laboratorium lemah dan lain-lain," terangnya.
Oleh karena itu, sebut Siti Nurbaya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejagung RI dalam penanganan kasu-kasus tersebut. "Memang dalam penegakan hukum ini, persoalannya pada koordinasi dan kolaborasi jaringan. Kita gandeng Kejagung RI untuk mengawasi semua," tukasnya.
Sementara itu, dalam rapat koodinasi tertutup antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdijatno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Jaksa Agung RI M Prasetyo dan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman serta unsur Forkopinda, salah satu permasalahan yang sempat disorot adalah perihal konflik antara warga dan PT Ciliandra Perkasa di Kabupaten Kampar.
Permasalahan mencuat, setelah perusahaan itu disebut membangun portal dan menutup salah satu ruas jalan provinsi. Terkait hal itu, Menteri Siti Nurbaya mengatakan pihaknya yakin ada permasalahan lain sehingga kasus itu begitu mencuat.
"Ada LSM yang melaporkan kepada Menkopulhukam. Tapi saya yakin pasti ada persoalan lain. Nah inilah yang menjadi pembahasan dalam rapat. Begitu juga masalah konflik lahan lainnya," ujarnya.
Sedangkan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijiatno menganggap, konflik antara PT Ciliandra dan warga merupakan ulah orang yang ingin membuat keruh permasalahan. Untuk itu, ia meminta lembaga penegak hukum agar bisa tegas dalam penuntasannya.
"Ada orang yang ingin membuat keruh permasalahan. Tadi (saat rapat) dijelaskan oleh Pemerintah Riau, bahwa masyarakat mengaku tidak terganggu atas kasus itu, saya tak tahu kenapa bisa jadi rame begini," ujarnya.
Sebab itu, Menko Polhukam akan meminta lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan, untuk bisa dengan tegas mengatasi masalah, baik yang sedang dilaporkan, maupun kasus yang sedang masa pengusutan.
Terkait hal yang sama, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, menjelaskan, konflik antara PT Ciliandra dan warga, sebenarnya sudah cukup lama. Pembangunan portal itu merupakan puncaknya. Karena itu, pihaknya melakukan pembahasan bersama pemerintah pusat.
"Menhut dan dengan jajarannya siap membantu, kalau menyangkut kehutanan. Kalau masalah jalan provinsi nanti akan diselesaikan dengan BPN bersama pemerintah daerah. Masalah portal ini hanya puncaknya," ujar Plt Gubri.
Sementara itu, terkait dengan penanggulan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, baik Menteri Tedjo Edhi dan Siti Nurbaya, memberikan apreasiasi terhadap Pemprov Riau. Sebab, Pemprov Riau dinilai mampu melakukan pencegahan dan antisipasi dengan baik. Hal itu bisa dilihat dengan menurunnya kasus Karhutla pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya.
Dalam mengantisipasi Karhutla, Pemprov Riau didukung Pemkab/Pemko di Riau berhasil menekan angka Karhutla hingga 76 persen dan 90 persen yang ditargetkan.
"Laporan yang kami terima meski masih terjadi Karhutla namun lahan yang terbakar itu sudah segera dapat dipadamkan Manggala Api, TNI dan Polri serta instansi terkait di Kabupaten," kata Siti Nurbaya. ***