TEMBILAHAN (HR)- Pengerjaan fisik sebagai realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum dilaksanakan. Hal ini menimbulkan keresahan warga karena rendahnya realisasi fisik tersebut.
Kejadian ini menjadi ironi menyedihkan. Padahal, awal tahun lalu Bupati Inhil HM Wardan, sudah mewanti-wanti seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) segera mungkin memulai pekerjaan fisik agar rendahnya progres fisik 2014 tak terulang. “Namun nyatanya, hingga saat ini pekerjaan belum juga dilaksanakan. Jika pengurangan DBH yang jadi alasan, itu bukan hal logis. SKPD seharusnya bisa memilih mana program prioritas yang harus didahulukan dan segera melakukan pelelangan,” kata Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri Firmansyah Saini, Senin (8/6).
Lambannya dimulai pekerjaan fisik ini nantinya akan sangat memberikan penilaian negatif atas kemampuan Bupati. Untuk itu, seluruh SKPD sebagai pelaksana dari program harus bekerja maksimal. Apalagi, tambahnya, setelah melihat kebijakan Bupati memberikan sanksi kepada camat yang tak menghadiri pembukaan O2SN beberapa waktu lalu, menunjukkan jika Bupati gerah dengan kinerja bawahannya.
“Jadi, bukan tidak mungkin Bupati akan marah jika pekerjaan fisik tidak segera dilaksanakan. Apalagi jauh hari beliau sudah mengatakan hanya memberikan batasan persiapan kepada seluruh SKPD hingga bulan Maret, setelahnya harus segara dilakukan pekerjaan fisik,” katanya. Menurutnya, bukan tak mungkin Bupati akan segera memanggil setiap kepala SKPD yang dinilai tidak mampu bertanggungjawab dengan jabatannya. (mg4)