Riaumandiri.co - Pemerintah Provinsi Riau melakukan pemotongan anggaran APBD 2025, untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menjelaskan Pemprov Riau telah membakukan kebijakan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025, yang diterapkan oleh Pemprov Riau bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi merupakan strategi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan.
Dalam surat edaran yang disampaikana kepada seluruh OPD, agar bisa menyesuaikan belanja OPD, termasuk pengurangan anggaran diantaranya 50 persen perjalanan dinas, 80 persen seminar dan Focus Group Discussion (FGD), serta 75 persen sewa gedung dan bangunan.
“Terkait efisiensi anggaran, itu terkait inpres ada turunan dari Inpres yaitu Kemenka, angka-angka efisiensi, contoh yang sudah dilakukan itu perjalanan dinas yang dipotong 50 Persen. Dan kami juga sudah rapat bersama Gubernur besaran-besaran efisiensi lain, contoh makan dan minum pembayaran gedung, FGD, ATK, itu sudah ada angka-angkanya dan disosialisikan ke OPD, dan mengikuti sesuai angka yang sudah ditentukan,” ujar Pj Sekdaprov Riau, Taufik OH.
Dijelaskan Taufik, efisiensi ini adalah langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Bukan berarti kita hanya sekadar memangkas anggaran, tetapi kita ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," kata Taufiq.
Taufiq Oesman Hamid juga mengingatkan agar efisiensi ini tidak menghambat jalannya roda pemerintahan, melainkan mendorong kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan anggaran yang lebih terukur.
"Kita ingin membangun budaya kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya tentang pengurangan angka, tetapi juga tentang perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.
Pemprov sendiri berharap langkah ini dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, dan menjaga stabilitas keuangan daerah, sehingga Pemprov Riau tetap mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di tengah tantangan fiskal yang ada.
Sebelumnya Gubri Abdul Wahid mengingatkan kepada seluruh OPD, agar menghemat biaya dalam menjalankan roda pemerintahan. Defisit anggaran yang mencapai Rp2,2 Triliun ini menyebabkan Riau banyak hutang, dan biaya tunda salur. Sehingga anggaran yang di OPD terpaksa harus dikurangkan.
“Setelah dikaji dan dilihat jika anggaran di OPD ini di nol kan dalam kegiatan tahun ini, itupun tidak cukup untuk membiayai proses tunda bayar dan tunda salur dan hutang-hutang. Ini sangat berat tantangan bagi pak Taufik dan tim harus bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi dan mencarikan solusinya,” tegas Gubri Abdul Wahid.