PEKANBARU (HR)-Sejauh ini, belum tampak ada perubahan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau tahun 2015. Meski sudah memasuki pertengahan tahun, realisasinya baru mencapai 10 persen.
Dibandingkan dengan akhir bulan April lalu, angka itu belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Ketika itu, realisasi APBD Riau 2015 tercatat baru sebanyak 9 persen. Angka itu pun sebagian masih berkutat pada belanjara rutin seperti gaji pegawai dan administrasi lainnya.
Menurut data di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Riau, hingga saat ini baru 432 paket yang masuk ULP. Angka itu masih jauh harapan yang diinginkan. Seharusnya pada awal Mei lalu ada 7.350 paket yang harus masuk dalam ULP tersebut.
Meski demikian, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman memastikan, seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Pemprov Riau akan terus menggesa seluruh kegiatan masing-masing. Dengan demikian, diharapkan realisasi APBD Riau 2015 bisa dijalankan secara maksimal.
Terkait masih rendahnya serapan APBD Riau tahun ini, Gubri ini menilai hal itu disebabkan belum seluruh satker melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan. Kondisi itu juga karena pejabat di seluruh satker, umumnya masih baru menjabat.
"Kita baru selesai melaksanakan assesment untuk 62 jabatan, tentu mereka yang baru dilantik masih mendata apa saja kegiatan yang akan dijalankan," ujarnya, akhir pekan kemarin.
Andi Rachman, demikian panggilan akrabnya, juga mengakui, akibat lambatnya serapan dana APBD Riau, menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Riau. Namun ia meyakinkan, seluruh satker akan terus menggesa setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini, pihaknya juga akan melakukan pengawasan.
10 Persen
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Indrawati Nasution menuturkan, capaian APBD Riau baru berkisar 10 persen. Dari capaian tersebut sudah termasuk gaji, biaya rutin dan juga beberapa kegiatan di SKPD.
"Kita sudah minta SKPD untuk menggesa, tapi kan tergantung SKPD-nya juga dalam melakukan gerak. Untuk target tidak bisa dipastikan, namun yang pasti untuk kegiatan di setiap satker sudah mulai berjalan dan dalam proses," papar Indrawati.
Ketika ditanyakan berapa pastinya angka capaian yang sudah 10 persebut, Ia hanya mengatakan bisa dihitung dari jumlah APBD Riau. Berdasarkan data yang didapatkan Haluan pada awal Mei lalu bahwa untuk tahun ini masih 7.350 paket yang harus masuk ULP. Namun hingga saat ini baru 432 paket yang masuk ULP. Jadi, artinya baru Rp1,2 triliun yang digunakan dan masih ada Rp24 triliun lagi yang akan dilaksanakan. (nie)