Riaumandiri.co - Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains & Teknologi (Kemendikti Saintek) menjadi salah satu kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar yakni sekitar Rp22,54 triliun.
Kemendikti menempati pos pemangkasan terbesar kedua setelah Kementerian PUPR yang dipangkas mencapai Rp81,38 triliun.
Tak hanya Kemendikti Saintek, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengalami pemangkasan anggaran mencapai Rp8,03 triliun.
Buntut pemangkasan anggaran besar-besaran di sektor pendidikan ini, publik mengkhawatirkan, program bantuan seperti KIP Kuliah dan beasiswa Kemendikti 2025 ikut dipangkas.
Jika dua program bantuan itu terimbas pemangkasan juga, maka akan mengakibatkan subsidi pendidikan menjadi terganggu, hingga berpotensi menghambat proses lajunya perkembangan di sektor pendidikan.
Merespon hal tersebut, mahasiswa yang ada di Provinsi Riau protes dengan adanya pemangkasan anggaran beasiswa KIP kuliah dan juga berpotensi adanya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau (UNRI) , Ego Prayogo menilai kebijakan pemangkasan tersebut sangat merugikan mahasiswa, menurutnya pemangkasan anggaran di tubuh Kemendikti itu dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada.
"Terkait ini rugi bagi mahasiswa dan siswa penerima KIP, KIP ini bukan hanya saja di ranah mahasiswa, siswa juga terdampak, pasti timbul masalah bukan hanya skala Provinsi, namun juga nasional," ujar Ego.
Ia bersama mahasiswa tentunya akan terus mengawal dan pastinya akan bergerak untuk merespon permasalahan ini. "Kita tentunya sebagai akademisi akan mengawal ini, kita coba isu kan di nasional melalui BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Rakyat Bangkit," katanya.
Senada dengan Ego, Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidikmisi (Formadiksi) UNRI, Yoga menyayangkan adanya pemotongan anggaran KIP kuliah, karena mahasiswa terancam putus kuliah
"Kalau lihat dari hasil Rapat Komisi X DPR RI tentu pemotongan anggaran KIP ini sangat berdampak signifikan, terhadap mahasiswa penerima dan yang akan mendaftar ke Perguruan tinggi yang berharap besar pada KIP kuliah ini," katanya.
Ia juga mengatakan efek dari adanya pemotongan ini dapat memicu adanya kenaikan biaya kuliah, sehingga dapat menyulitkan mahasiswa.
"Kita juga sangat menyayangkan terjadinya pemotongan anggaran ini. Untuk sekarang kita perlu menyuarakan, mengusulkan solusi agar pemotongan anggaran ini tidak terjadi gitu bg karna beasiswa kip kuliah ini kan termasuk kategori bantuan sosial," ujarnya.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr Morris turut berkomentar soal adanya pemotongan anggaran akibat efisiensi anggaran tersebut, menurutnya bantuan beasiswa seharusnya menjadi prioritas di penataan APBN.
"Harapan dan memang sudah masuk dalam roadmap nya bahwa bantuan beasiswa dan sekolah gratis menjadi prioritas setelah penataan anggaran di APBN," harapnya.