RIAUMANDIRI.CO - Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penting dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, saat ini perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada investasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyumbang sekitar 70% dari pertumbuhan ekonomi.
Pendapat ini dikemukakan Anggota DPD RI Bedikenita Boru Sitepu ketika berbicara dalam seminar nasional dengan tema "Transformasi BUMN Menjadi Pilar Fundamental Perekonomian Nasional", di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Senator asal Sumatera Utara (Sumut) ini mengatakan investasi skala besar, termasuk peran BUMN, masih terbatas. Oleh karena itu, optimalisasi BUMN melalui restrukturisasi dan efisiensi sangat diperlukan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara melalui dividen dan pajak.
Bedikenita juga menyoroti dampak globalisasi yang semakin menekan daya saing industri dalam negeri. Produk impor yang membanjiri pasar domestik menjadi tantangan besar bagi sektor manufaktur dan BUMN yang bergerak di bidang produksi. Oleh sebab itu, ia menekankan perlunya peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga produsen barang jadi dengan daya saing tinggi di pasar global.
"Transformasi BUMN harus menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan strategi yang tepat, BUMN bisa menjadi pilar fundamental perekonomian nasional," ujarnya.
Adopsi Tekhnologi Digital
Sebagai langkah konkret, Badikenita merekomendasikan percepatan adopsi teknologi digital dalam operasional BUMN, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan tata kelola agar lebih transparan dan akuntabel. "Disamping itu, Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN agar lebih berdampak langsung pada masyarakat sekitar," tukasnya.
Di akhir paparannya, Badikenita mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan akademisi, untuk terus mengawal transformasi BUMN demi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)