Riaumandiri.co - Kementerian ESDM akan membntuk badan pengawas subsidi gas LPG 3 Kg, harus ada pengawasan ketat karena ini berkaitan dengan subsidi untuk rakyat, mulai dari volume hingga harga harus diawasi sehingga tak ada penyelewengan.
"Kalau saya akan katakan bahwa harus ada lembaga yang mengawasi untuk LPG subsidi," kata MeneteriESDM Bahlil, Selasa (11/2).
Bahlil mengatakan bentuk badan pengawas ini sedang didiskusikan. Ia mengatakan pengawasan bisa saja dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Dua juga membuka peluang pembentukan badan baru. Bahlil menyebut bisa saja badan pengawas itu hanya bersifat adhoc.
"Saya lagi merumuskan dengan tim mana yang lebih cocok agar tidak terjadi pemborosan anggaran," ujar Bahlil.
Susbidi LPG 3 kg dicurigai salah sasaran dan banyak dinikmati orang kaya selama ini.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menjelaskan selama ini konsumsi tabung gas cair (LPG) 3 kg mencapai 93 persen dari total konsumsi nasional.
Hal tersebut mengindikasikan salah sasaran subsidi LPG. Pasalnya, masyarakat miskin yang layak mendapat subsidi hanya sekitar 20 persen saja. Tapi ternyata yang menikmati subsidi mencapai 93 persen.
"Ini artinya salah sasaran karena orang miskin di kita kan cuma 20 persen, tapi faktanya 93 persen masyarakat Indonesia menggunakan LPG 3 Kg. Ini perlu diatur, engga gampang, susah, dan ternyata engga pernah bisa," tutur dia dalam diskusi Forum Energizing Indonesia bertajuk Migas & Transisi Energi, Kamis (17/3) malam.