PEKANBARU (HR)-Kota Pekanbaru, khususnya yang berada di daerah perkotaan, saat ini perlu perhatian dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Salah satunya adalah perhatian dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat ekonomi lemah.
Selain itu, yang menjadi tanggung jawab pemerintah lagi yakni perhatian dari segi Pendidikan, kesehatan yang sampai hari ini masih belum terealiasi dengan merata dan baik.
Pernyataan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, SH kepada wartawan usai melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I (Lima Puluh, Senapelan, Sukajadi dan Pekanbaru Kota).
Menurutnya, untuk kebutuhan infrastuktur, Dapil I hampir bisa dikatakan 80 persen telah terakomodir melalui kegiatan APBD Kota Pekanbaru.
"Untuk infrastruktur, sudah memadai. Paling hanya tinggal sekitar 20 persen kegiatan infrastuktur yang belum terakomodir.
Justru yang lebih dominan itu adalah pemerhatian pembinaan masyarakat ekonomi lemah, ternyata dilorong-lorong dan gang-gang jalan di dalam wilayah ini, masih saja ditemukan secara ekonomi bisa dikatakan tidak mampu. Program itulah yang lebih banyak diminta disaat reses," kata politisi Partai Golkar baru ini pada wartawan.
Disebutkannya, program pembinaan tersebut bisa meliputi program bantuan langsung dan nyata, sweperti bantuan kepada masyarakat berupa peralatan yang dapat meningkatkan dan keluar dari beban ekonomi.
Dimana, kegiatan itu sampai saat ini belum menjadi konsentrasi bagi pemerintah. Artinya modal yang sedikit namun sangat dirasakan masyarakat.
"Ini kiat yang perlu menjadi perhatian serius, dan kita yakin jika masyarakat tidak mampu diberikan lapangan pekerjaan dengan mengeluarkan modal, katakan sepeerti modal usaha maka dapat dipastikan masyarakat tidak mampu dapat keluar dari kesulitan ekonomi," kata Roni.
Selain itu, kata Roni menyebutkan dalam reses tersebut juga banyak perlu menjai tanggung jawab pemerntah yakni dibidang pendidikan, seperti halnya kebutuhan sekolah juga menjadi perhatiannya.
Dikatakannya bahwa di daerah perkotaan seperti di Kecamatan Senapelan, tak satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) yang negeri. Malah, Roni melihat di daerah tersebut hanya dipenuhi Sekolah Dasar (SD) saja.
"Perlu lagi perhatian dan tanggung jawab pemerintah mengenai kebutuhan akan sarana infrastruktur sekolah di setiap kecamatan yang ada, sehingga kebutuhan akan pendidikan masyarakat tidak terkendala akibat jarak sekolah dengan tempat tinggal warga," sebut Roni.
Selain permasalahan di atas, Roni juga mengungkapkan bahwa persoalan sampah yang berada di drainase masih dikeluhkan. Sebab, di beberapa drainase banyak sampah menumpuk dan menyebabkan banjir di kala hujan turun.
"Soal sampah ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat harus berperan aktif juga. Pelaksanaan gotong royong harus dilakukan, dibersihkan drainase sampah dan diajak masyarakat sekitar untuk bergotong royong Begitu juga mengenai pelayanan kesehatan, Yang sangat perlu sekali kata Ketua Komisi IV DPRD Kota ini yakni pelayanan kesehatam masyarakat di pelayanan puskesmas yang ada.
"Meski kita dukung pembangunan RSUD, namun refitalisasi puskesmas yang ada di tiap kecamatan perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata, dan ini menjadi dosa pemerintah jika masyarakatnya sakit akibat tidak ada pelayanan yang baik dari pemerintah," imbuhnya (ben)