PEKANBARU (HR)- Sebelum dilakukannya pemilihan kepala daerah di 9 kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum Riau mengapresiasi ditandatanganinya nota perjanjian hibah daerah dengan 9 kabupaten/kota serta Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota. Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah Desember 2015.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Syafril Abdullah mengatakan, sesuai dengen kesepakatan seluruh kabupaten/kota pada pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri beberapa minggu yang lalu telah disepakati sebelum pada 18 Mei 2015. Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah diteken antara kabupaten/kota dan KPU.
"Untuk anggaran Pilkada di sembilan kabupaten/kota sudah diselesaikan, dan Sembilan
NPHD nya sudah ditandatangani bersama. Sebelumnya memang ada dua daerah sebelumnya belum dianggarkan, tapi setelah diadakan kesepakatan akhirnya sudah disepakati," terang Syafril, Kamis (28/5).
Dijelaskan Syafril, untuk anggaran keseluruhan daerah, dianggarkan di APBD masing-masing daerah. Dari 9 Kabupaten Kota tersebut sudah dianggarkan sebanyak Rp200 miliar. Yang terbesar Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis.
"Besarnya anggaran Pilkada tergantung dari jumlah pemilih, hanya dua daerah itu yang besar anggarannya, karena jumlah pemilih mereka banyak," tambahnya.
Sementara itu, terkait dengan jumlah pemilih yang akan memilih di 9 kabupaten/kota tersebut, Syafril menjelaskan seluruh KPU daerah masih melakukam pendataan pemilih. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sampai ke tingkat RT. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat bisa menggunakan haknya pada Pilkada mendatang.
"KPU Kabupaten Kota masih mendata. Jangan sampai masyarakat tidak terdaftar, terutama didaerah perbatasan betul-betul harus didata perangkat RT dan RW juga dilibatkan, karena mereka yang lebih tau warganya," tambahnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementrian dalam negri telah mengadakan rapat koordinasi bersama Pemprov Riau, KPU Riau dan Kabupaten Kota, untuk mempercepat anggaran untuk Pilkada. Sebelumnya dua daerah Kuansing dan Rohul belum menganggarkan anggaran Pilkada. (nie)
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Syafril Abdullah mengatakan, sesuai dengen kesepakatan seluruh kabupaten/kota pada pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri beberapa minggu yang lalu telah disepakati sebelum pada 18 Mei 2015. Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah diteken antara kabupaten/kota dan KPU.
"Untuk anggaran Pilkada di sembilan kabupaten/kota sudah diselesaikan, dan Sembilan
NPHD nya sudah ditandatangani bersama. Sebelumnya memang ada dua daerah sebelumnya belum dianggarkan, tapi setelah diadakan kesepakatan akhirnya sudah disepakati," terang Syafril, Kamis (28/5).
Dijelaskan Syafril, untuk anggaran keseluruhan daerah, dianggarkan di APBD masing-masing daerah. Dari 9 Kabupaten Kota tersebut sudah dianggarkan sebanyak Rp200 miliar. Yang terbesar Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis.
"Besarnya anggaran Pilkada tergantung dari jumlah pemilih, hanya dua daerah itu yang besar anggarannya, karena jumlah pemilih mereka banyak," tambahnya.
Sementara itu, terkait dengan jumlah pemilih yang akan memilih di 9 kabupaten/kota tersebut, Syafril menjelaskan seluruh KPU daerah masih melakukam pendataan pemilih. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sampai ke tingkat RT. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat bisa menggunakan haknya pada Pilkada mendatang.
"KPU Kabupaten Kota masih mendata. Jangan sampai masyarakat tidak terdaftar, terutama didaerah perbatasan betul-betul harus didata perangkat RT dan RW juga dilibatkan, karena mereka yang lebih tau warganya," tambahnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementrian dalam negri telah mengadakan rapat koordinasi bersama Pemprov Riau, KPU Riau dan Kabupaten Kota, untuk mempercepat anggaran untuk Pilkada. Sebelumnya dua daerah Kuansing dan Rohul belum menganggarkan anggaran Pilkada. (nie)