Riaumandiri.co - Pemprov Riau mendapatakan dua penghargaan dari empat kategori pada APBD Award 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Yakni pada kategori Peningkatan PAD Tertinggi Tingkat Provinsi dan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tingkat Provinsi.
Penghargaan itu diterima langsung oleh Pj Gubernur Riau (Gubri) Rahman Hadi yang hadir dalam kegiatan Rakornas Keuangan Daerah sekaligus Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Jakarta, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Rabu (18/12).
Untuk diketahui, APBD Award diberikan kepada daerah yang berhasil mengelola APBD dengan baik dan efektif. Penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan pelayanan publik.
Dengan demikian, pelaksanaan APBD Award diharapkan menjadi motivasi bagi daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pembangunan daerah.
Penerima penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi Tingkat Provinsi yakni Provinsi Bali, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Maluku, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Barat, dan Riau.
Plh Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menjelaskan, telah dilakukan penilaian dan penetapan empat kategori daerah penerima APBD Award 2024.
Adapun empat kategori tersebut yakni realisasi belanja daerah tertinggi, realisasi pendapatan daerah tertinggi, realisasi pendapatan PAD tertinggi dan rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah.
"Dengan masing-masing kategori daerah penerima 10 provinsi dan lima kabupaten dan lima kota," katanya.
Plh Ditjen Bina Keuda Kemendagri melanjutkan, dalam penganugerahan penghargaan APBD Award 2024 sekaligus diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah.
Kegiatan tersebut dalam rangka penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman di bidang pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi serta dikaitkan dengan langkah dan upaya sinkronisasi dengan program prioritas nasional.
"Sekaligus melihat kesiapan daerah dalam mendorong misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta guna mendorong penyusunan APBD 2045 secara tepat waktu, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan," ujar dia.