RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menegaskan, Kemendagri harus memastikan ASN untuk menjaga netralitas dalam gelaran pilkada serentak. Pasalnya, aduan pelanggaran netralitas ASN tinggi sehingga diperlukan langkah strategis dalam menangani masalah tersebut.
“Selama ini memang aduan netralitas ASN menjelang pilkada cukup banyak. Untuk mencegah terjadinya peningkatan pelanggaran netralitas ASN daerah, Kemendagri telah membuka hotline aduan terkait netralitas ASN,” tegas Ujang kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).
Politisi Partai NasDem ini juga mengimbau seluruh penyelenggara dan peserta Pilkada Serentak 2024 untuk menjaga kondisivitas pada masa tenang.
“Di masa tenang menjelang pilkada, mari kita gunakan untuk menjaga stabilitas dan jangan membuat gerakan-gerakan yang menimbulkan kegaduhan dan gesekan dalam masyarakat,” imbaunya.
Begitupun untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu harus tetep bekerja sesuai dengan koridor masing-masing. Serta juga harus menjaga netralitasnya, Demi terciptanya pemilu adil, aman, dan damai.
Kedua instansi tersebut bisa memastikan Pilkada Serentak 2024 kali ini benar-benar berjalan adil, aman, dan damai. “Saya kira semua itu merupakan langkah baik dalam rangka menjaga kualitas demokrasi pilkada 2024 ini,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Ujang juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI lainnya sejauh ini telah melakukan rapat kerja secara intesif dengan Menteri/Wakil Menteri Dalam Negeri, serta telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Jawa Barat guna memastikan seluruh persiapan Pilkada serentak 2024 berjalan lancar.
“Belum lama ini Komisi II melakukan kunker ke Jabar dan melakukan Raker dengan Mendagri/Wamendagri serta RDP (rapat dengan pendapat) dengan beberapa Pejabat Kepala daerah terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Secara umum semua daerah sudah siap melaksanakan pilkada serentak, baik dari segi pendanaan, distribusi logistik, termasuk memetakan daerah rawan dengan Indeks Kerawanan Pemilu,” paparnya. (*)