RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengkritik wacana pemerintah mengimpor dua juta sapi perah. Menurutnya, rencana tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup peternak sapi perah lokal yang saat ini tengah mengalami kesulitan finansial, bahkan di beberapa daerah, rekening usaha mereka diblokir oleh otoritas pajak.
“Saya melihat wacana impor dua juta sapi perah ini justru membuat miris, terutama karena ada 60 perusahaan yang sudah siap mengimpor sapi tersebut. Di saat yang sama, di Boyolali, UD Pramono, sebuah usaha peternakan sapi perah yang menjadi tumpuan hidup banyak peternak, mengalami masalah. Rekening mereka diblokir oleh Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, Senin (4/11/2024).
Mufti menyoroti bagaimana UD Pramono selama ini menjadi penopang ekonomi bagi para peternak kecil di Boyolali. Usaha ini tidak hanya membeli hasil susu dari peternak, tetapi juga memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan bantuan finansial.
Namun, kebijakan pemblokiran rekening yang terjadi di tengah wacana impor justru menimbulkan ketidakpastian bagi kelangsungan hidup mereka.
“Para peternak kecil di Boyolali sangat bergantung pada UD Pramono. Saat mereka kesulitan, usaha ini bahkan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada peternak. Ini ironi yang perlu perhatian serius, terutama jika kita ingin menguatkan ketahanan pangan dan mengembangkan ekosistem peternakan lokal,” lanjut Mufti.
Mufti meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil tindakan melalui BUMN pangan guna mendukung dan melindungi ekosistem peternakan lokal yang sudah terbentuk di daerah seperti Boyolali. Ia berharap BUMN pangan bisa berkolaborasi dengan UD Pramono dan peternak lokal untuk mencari solusi yang dapat meringankan beban mereka.
“Kami berharap BUMN pangan bisa turun langsung ke lapangan dan melihat situasi ini. Apakah ada potensi kolaborasi untuk menyelamatkan ekosistem peternakan lokal yang sudah berjalan ini?” tegasnya.
Wacana impor sapi perah yang mencapai angka dua juta ekor memang mendapat perhatian publik karena dianggap bisa mengancam keberlanjutan industri peternakan lokal yang masih dalam tahap berkembang.
Peternak lokal khawatir bahwa impor besar-besaran ini akan menurunkan harga susu domestik dan membuat mereka kesulitan bersaing dengan produk impor.
Mufti menekankan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan dampak luas dari kebijakan impor terhadap peternak kecil yang telah berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, upaya untuk memperkuat sektor peternakan lokal dan memperbaiki ekosistem yang telah terbentuk harus menjadi prioritas utama ketimbang ketergantungan pada impor. (*)