Riaumandiri.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengungkapkan rasa khawatir akan adanya defisit anggaran yang sedang dialami oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Senin (4/11).
Kondisi ini berdampak signifikan pada berbagai kegiatan pemerintahan yang harus ditunda pembayarannya, serta berujung pada keluhan dari pegawai yang gajinya belum dibayarkan.
“Cukup mengkhawatirkan, karena sudah banyak sekali kegiatan yang mengalami tunda bayar,” kata Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid.
“Banyak sekali keluhan dari aparat kita, termasuk pegawai dan RT/RW yang honornya belum dibayar,” tambahnya.
Selain itu, Isa juga menyebutkan bahwa honor-honor dari sejumlah elemen masyarakat seperti pengurus Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan posyandu juga mengalami keterlambatan.
“Kemarin, beberapa pengurus posyandu mendatangi ruangan saya untuk mempertanyakan honor-honor mereka. Hal-hal seperti ini harus kita prioritaskan agar kesejahteraan mereka terjamin,” tegasnya.
Isa menjelaskan bahwa penyebab defisit anggaran ini masih dalam proses penelusuran lebih lanjut. “Ini masih ditelusuri dan didalami lagi. Ke depan, mungkin perencanaan anggaran perlu dikuatkan agar lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
DPRD Kota Pekanbaru juga tengah menunggu hasil audit dari Inspektorat Provinsi Riau yang saat ini sedang berlangsung. Isa berharap audit ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala keuangan daerah.
“Sekarang sedang ada audit dari Inspektorat Provinsi. Kita menunggu hasil audit tersebut untuk mendapatkan gambaran sebenarnya mengenai apa yang menjadi kendala dalam keuangan daerah kita,” tutupnya.
Sebelumnya anggota DPRD kota Pekanbaru Fatullah, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) segera melakukan audit pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Permintaan Fatullah tersebut setelah melihat kondisi keuangan Pekanbaru yang saat ini dipimpin oleh Pj Walikota Risnandar Mahiwa mengalami defisit akibat kurang baiknya manjemen pengelolaan keuangan di jaman kepemimpinan Pj Walikota sebelumnya, Muflihun.
Hal tersebut menurut Fatullah sangat berdampak berdampak kepada kebutuhan dasar seperti pembayaran gaji pegawai, honorer dan termasuk pembayaran insentif RT RW dan kebutuhan lainnya.
"Kita dapat informasi bahwa banyak yang belum dibayar, mulai dari gaji pegawai, honorer insentif RT RW dan lainnya. Dan persoalan ini terjadi akibat dari manajemen keuangan yang tidak baik yang dilakukan Pj sebelumnya (Muflihun) dan Pj yang sekarang ini (Risnandar Mahiwa) hanya dapat buruknya saja. Pj sekarang tidak bisa berbuat banyak karena memang kondisi keuangan demikian (defisit)," ungkap Fatullah.
Menurut Politisi Demokrat ini, dengan dilakukan audit oleh BPK akan membantu Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengetahui kondisi keuangan Pekanbaru dan dialirkan kemana-mana saja.
"Disini kita menduga ada penyalahgunaan anggaran dan ini harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Contoh kecil saja uang yang seharusnya dipergunakan untuk operasional RT RW setelah diperiksa oleh Pj yang baru ternyata uangnya sudah tidak ada dan sudah habis dan akhirnya tidak bisa membayar untuk RT RW, gaji dan tunjangan pegawai dan lainnya. Dan laporan yang kita terima juga kegiatan di beberapa dinas juga tidak bisa dilakukan karena kondisi keuangan," tukasnya.