Riaumandiri.co - Debat kandidat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kampar 2024-2029 berlangsung kondusif meski sempat riuh disesi akhir, dari semua tema yang dibahas, para Paslon sepakat untuk melawan politik uang (money politik) demi terpilihnya pemimpin yang bersih untuk Kabupaten Kampar.
Komitmen anti politik uang bergulir usai Calon Bupati Kampar nomor urut 1 Repol menanyakan ke semua Paslon, "Pada Pileg lalu, kita tahu banyak terjadi praktik politik uang, mengumpulkan KTP dan KK dan memberikan uang kepada warga, apa komitmen Bapak dan Ibu terkait money politik ini," tanya Repol disambut suara riuh pendukung Paslon nomor urut 1 dalam debat yang digelar di Hotel Labersa Siak Hulu, Sabtu (2/11) malam).
Menanggapi pertanyaan Repol, Calon Bupati Nomor urut 2 Yusri menyatakan bahwa Pilkada harus berjalan dengan bersih demi mendapatkan pemimpin yang bersih pula, hal senada juga diungkapkan Calon Bupati Nomor urut 3 Ahmad Yuzar, ia menyadari
Proses melahirkan pemimpin harus dilakukan dengan cara yang bersih, "kami yakin trackrekord kami dalam bekerja, latar belakang pendidikan dan program yang kami telurkan sudah cukup menjadikan masyarakat memilih kami," terangnya.
Calon Wakil Bupati nomor urut 4 Edwin Pratama juga mengambil sikap tegas terkait penolakannya akan praktik money politik, "daerah ini harus kita urus dengan cara yang baik," jelasnya.
Komitmen semua Paslon disambut ucapan syukur Calon Bupati Nomor urut 1 Repol, "Alhamdullilah kalau semuanya sepakat untuk tidak menggunakan cara-cara kotor untuk meraup suara dengan politik uang, karena dilapangan banyak kami temukan tim Paslon yang mengumpulkan KTP dan KK warga dengan iming-iming sejumlah uang," jelasnya.
Selain money politik, Paslon nomor urut 1 juga menyoroti adanya oknum camat dan ASN lain yang terlibat politik praktis dengan iming-iming jabatan dari Pasangan Calon.
Calon Bupati Kampar nomor urut satu Repol, dengan tegas menyatakan ada praktik tersebut selama 20 tahun berkecimpung di lembaga legislatif. Selain itu, ia juga menyoroti praktik pungutan terhadap tenaga harian lepas (THL).
"Selama 20 tahun saya di DPRD, praktik jual beli jabatan sudah sangat luar biasa. Selain itu, masuk menjadi THL pun harus bayar. Ini sangat memprihatinkan," tegas Repol.
"Hari ini kami juga melihat fenomena banyak birokrat kita, camat kita diberdayakan menjadi tim sukses," sambungnya.
Menyoroti praktik kotor yang telah menjangkiti sejumlah instansi pemerintahan. Repol menanyakan bagaimana para paslon lain mengatasi persoalan tersebut.
Menanggapi hal ini, Cabut nomor 2 Yusri, menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia mengusulkan agar dilakukan evaluasi mulai dari level terendah hingga tertinggi.
"Kabupaten Kampar harus menerapkan good governance. Semua harus transparan dan terbuka untuk publik. Penempatan pejabat harus sesuai dengan kompetensi dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Yusri.
Senada dengan Yusri, Cabup nomor 3 Ahmad Yuzar juga menyetujui perlunya merekrut pejabat secara bersih dan objektif. Ia menekankan bahwa tim sukses tidak boleh diprioritaskan dalam penempatan jabatan.
"Kita harus basmi praktik jual beli jabatan. Rekrutmen harus berdasarkan kompetensi dan tidak ada intervensi dari pihak manapun," tegas Ahmad Yuzar.
Cabup nomor 4 Yuyun Hidayat turut menyuarakan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Ia berharap Kabupaten Kampar dapat menjadi contoh dalam penerapan pemerintahan yang bersih dan baik.
"Tidak ada lagi tempat untuk praktik jual beli jabatan. Kita harus bersama-sama membangun Kabupaten Kampar yang lebih baik," ujar Yuyun Hidayat.
Sebelumnya, Ketua KPU Kampar Andi Putra, dalam laporannya menyampaikan bahwa debat publik yang digelar di Labersa dan disiarkan di TVRI merupakan pasilitas kampanye yang disediakan KPU untuk keempat Paslon, ia berharap masyarakat Kabupaten Kampar menyimak setiap paparan dari masing-masing Paslon dan menjadikan pertimbangan sebelum menentukan pilihan di 27 November mendatang.