RIAUMANDIRI.CO - Sekretaris Dinas Dukcapil Riau, Aswandi menyampaikan bahwa Indonesia
ditargetkan menjadi negara tangguh, mandiri, dan inklusif pada tahun
2045. Pembangunan 20 tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia
bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern dan sejahtera.
"Maka
dari itu dibutuhkan peran aktif seluruh elemen bangsa untuk bisa
mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, termasuk seluruh perangkat
desa. Sebab menjadi garda terdepan pembangunan masyarakat di tingkat
pedesaan," kata Aswandi di Hotel Grand Elite Pekanbaru, Rabu
(16/10/2024).
Ia menjelaskan, untuk mendukung percepatan
pembangunan ekonomi dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa,
Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada 1.591 Desa, mulai tahun 2019.
"Total Bantuan Keuangan
Khusus Provinsi Riau kepada desa dari 2019 sampai 2024 sebanyak Rp.1,4
triliun lebih. Kita patut berbangga dan bersyukur bahwa dana yang
disalurkan kepada desa tersebut membuahkan hasil yang baik," ujarnya.
Adapun
capaian dari BKK tersebut diantaranya, pada 2019, jumlah desa mandiri
hanya sebanyak 10 desa, dan bertambah signifikan menjadi 853 desa pada
2024. Kemudian pada 2019 jumlah desa maju sebanyak 163 desa bertambah
menjadi 523 desa pada 2024.
Selanjutnya jumlah desa berkembang
pada 2019 sebanyak 915 desa, berkurang menjadi 215 pada 2023. Sedangkan
jumlah desa tertinggal pada 2019 sebanyak 422 desa dan desa sangat
tertinggal 45 desa sejak 2023 semua telah berhasil dituntaskan.
"Alhamdulilah,
sejak 2023 kita semua telah berhasil menuntaskan desa sangat tertinggal
dan desa tertinggal. Artinya tidak ada lagi desa di Bumi Lancang Kuning
ini yang sangat tertinggal dan desa tertinggal," pungkasnya.
Lanjutnya,
jika dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Skor IDM Riau meningkat
pada 2024 Provinsi Riau naik menjadi peringkat tiga Nasional atau
dibawah Bali dan DIY Yogyakarta dengan status Maju.
"Kemajuan
tersebut tentunya tidak semata-mata karena adanya bantuan keuangan
khusus kepada desa, namun juga didukung kerja keras para Bupati dan
kepala desa serta kerjasama yang baik dengan Badan Permusyawaratan
Desa," tutupnya.