Riaumandiri.co - Anggota Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Roni Amriel berharap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dapat memberikan kepastian hukum bagi para pedagang yang berjualan di kawasan Kuliner Malam Cut Nyak Dien.
Ini seiring dengan terjadinya kericuhan antar pedagang dengan sesama pedagang beberapa waktu lalu usai lokasi ini ditata ulang oleh pihak Pemko Pekanbaru sebab adanya kesemerawutan.
Penataan yang dilakukan Pemko Pekanbaru diapresiasi olehnya, namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh Pemko Pekanbaru untuk menjamin keberlangsungan para pedaganga di sana.
"Kami menilai kebijakan yang diambil oleh Pemko Pekanbaru dalam penataan dan pengelolaan PKL di Cut Nyak Dien merupakan langkah yang tepat. Karena memang sudah menjadi tanggungjawab pemerintah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat," sebut Roni Amriel, Rabu (16/10).
Namun menurut Ketua Fraksi Golkar ini lagi, pemerintah juga harus hadir dan mengambil peran untuk memberikan kepastian hukum kepada pada PKL.
"Para PKL Ini perlu didukung oleh Pemerintah, kalau selama ini pemerintah mungkin tidak banyak berbuat untuk meningkatkan ekonomi para pedagang maka ini saatnya pemerintah ambil peran, terutama memberikan kepastian hukum kepada pedagang. Pedagang ditata dan dikelola dengan baik, caranya tarif-tarif yang berlaku adalah tarif-tarif yang ada di peraturan daerah," sambungnya.
Roni juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pola terbaik buat pedagang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan Roni Amriel menyarankan Pemerintah bisa mengartiskan segala biaya operasional yang selama ini dikeluarkan oleh pedagang.
"Kalau ada resolusi sampah atau retribusi yang berdagang, pungutan keamanan dan ketertiban disana pemerintah bisa mengartiskan. Artinya ada kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, yang mana jika sebelumnya berbayar jadi gratis karena pemerintah ambil peran disana," urainya.
Sejauh ini, menurut Roni, belum ada laporan yang masuk secara langsung dari pedagang kepada pihak DPRD terutama melalui Fraksi Golkar terkait berbagai keluhan atau masalah yang saat ini dihadapi para pedagang. Namun begitu, Roni menyampaikan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebiajak yang diambil oleh pemerintah untuk para pedagang.
"Sejauh ini laporan dari masyarakat atau pedagang yang masuk ke DPRD melalui fraksi Golkar secara langsung tidak ada, tetapi informasi yang beredar di masyarakat dan dimedos tentu menjadi perhatian kami karena ini menjadi tanggungjawab kami mengawasi kebijakan pemerintah memperlakukan pedagang," tukasnya.