RIAUMANDIRI.CO - Kebakaran smelter PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Senin (14/10), harus diteliti secara profesional dan objektif. Polisi harus menyelidiki penyebab kebakaran ini secara komprehensif agar diketahui penyebab sebenarnya.
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto merasa insiden kebakaran tersebut sangat aneh. Sebab, pembangunan pabrik pemurnian tembaga itu sudah lama disiapkan dan belum genap sebulan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Seharusnya, operasional dan peralatan sudah disiapkan dengan baik untuk meminimalisasi kebakaran," kata Mulyanto, Rabu (16/10/2024).
Dia khawatir, hal tersebut menjadi alasan bagi Freeport untuk minta perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaganya yang dua bulan lagi akan habis.
"Apalagi sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan berlanjutnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga Freeport & Amman Mineral hingga awal 2025," kata mantan anggota Komisi Energi DPR RI itu.
Ia menyebut kebakaran di fasilitas yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi sangat aneh. Sebab belum ada sebulan diresmikan sudah terbakar.
"Kita menyesalkan terjadinya ledakan di fasilitas baru seperti ini. Ini artinya pengerjaannya tidak sempurna. Terkesan kejar tayang," ujarnya.
Mulyanto minta Pemerintah jangan terpengaruh dengan kejadian tersebut. Ketetapan pembatasan izin ekspor konsentrat tembaga harus tetap dilaksanakan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
Pemerintah jangan memanjakan Freeport dengan berbagai kemudahan seperti relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang secara langsung melanggar UU Minerba.
"Termasuk juga dengan mengubah PP Minerba untuk memberi perpanjangan izin penambangan Freeport sampai cadangan tambang di wilayah tambangnya ludes," ujarnya. (*)