RIAUMANDIRI.CO - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa menciptakan lapangan kerja yang terintegrasi dengan sistem pendidikan vokasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Rieke menanggapi isu peningkatan pengangguran di Indonesia, melalui rilisnya, Selasa (8/10/2024).
“Nah, intinya dari semua itu, harapan ke depan adalah betul-betul ada fokus penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi dengan sistem pendidikan. Jadi, orang sekolah itu sudah bisa jelas nanti kerjanya di mana, karena itu dimulai dari SMA,” kata Rieke.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyatakan bahwa dirinya akan mengawal sejumlah program beserta permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintahan saat ini.
Dua masalah tersebut adalah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup besar di tahun 2024 dan polemik generasi Z yang kesulitan mencari pekerjaan.
Berdasarkan data yang ia peroleh, angka PHK tahun 2024 telah mencapai hampir 100 ribu. Jika dibiarkan tanpa penanganan berarti, jelasnya, maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Ia khawatir isu ini akan berdampak pada roda ekonomi negara.
Rieke mengingatkan pemerintah harus memastikan pendidikan vokasi serta keberadaan politeknik di Indonesia selalu berupaya meningkatkan kompetensi. Sebab, aspek ini menjadi salah satu faktor penentu agar pendidikan vokasi bisa terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan berusaha mengatasi persoalan PHK di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan transformasi Balai Pelatihan Kerja (BLK). Transformasi ini berupa usaha yang menghubungkan dan mencocokkan (link and match) antara kebutuhan pemberi kerja dengan pencari kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan membuka Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) yang terdapat di balai-balai vokasi.
Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi antara Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya BLK dengan industri dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan pembangunan daerah di mana BLK beroperasi. (*)