Riaumandiri.co - Ketua Relawan Sahabat Alfedri-Husni, Zulfi Mursal, menyampaikan klarifikasi terkait isu yang beredar di masyarakat mengenai lahan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Dalam kampanye dialogis yang digelar di Kampung Parit 1 Kecamatan Sungai Apit, Siak, Zulfi sempat tersenyum saat menyinggung isu tersebut, Selasa (1/10).
Zulfi menegaskan bahwa aset-aset pemerintah, termasuk lahan KITB, tidak bisa diperjualbelikan sembarangan, apalagi tanpa prosedur yang sah.
“Sepengetahuan saya, aset pemerintah atau negara tidak bisa diperjualbelikan oleh siapa pun, termasuk kepala daerah,” ujar Zulfi, yang memiliki pengalaman panjang di dunia legislatif.
Politisi PAN itu menjelaskan bahwa aset daerah hanya bisa diperjualbelikan jika telah mendapat persetujuan dari DPRD dengan alasan yang tepat dan melalui proses yang jelas. Setiap aset pemerintah, kata Zulfi, tercatat dan diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan.
“Lahan KITB tidak pernah diperjualbelikan. Aset itu diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) agar bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah,” lanjut Zulfi, merujuk pada pentingnya memaksimalkan aset daerah untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Zulfi juga menekankan bahwa isu yang menyebutkan lahan KITB diperjualbelikan adalah tidak benar. Dia menyarankan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
“Jangankan lahan KITB, lahan Balai Kayang di Kota Siak Sri Indrapura saja tidak bisa diperjualbelikan. Semua sudah diatur dengan jelas sebagai aset pemerintah,” tambahnya.
Menurut Zulfi, kawasan KITB justru dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan bukan untuk dijual. Mantan Anggota DPRD Provinsi Riau itu mengakhiri dengan memastikan bahwa klaim mengenai penjualan lahan KITB hanyalah rumor tak berdasar yang perlu diabaikan.